Ketenangan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI Islah Bahrawi direnggut paksa pada penghujung Mei 2026. Sepulang dari peringatan 28 tahun reformasi di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, pada 21 Mei 2026, ia disambut oleh laporan meresahkan dari tetangganya. Rumahnya menjadi sasaran pengintaian.
Sekitar lima orang tak dikenal datang silih berganti menggunakan sepeda motor dengan pelat nomor palsu. Mereka memotret, mengambil video, bahkan nyaris melompati pagar rumahnya yang setinggi 1,8 meter. Pertanyaan yang diajukan para pengintai kepada tetangga pun sangat spesifik, yakni menanyakan jumlah dan keberadaan anak-anaknya, jadwal kerjanya, hingga rutinitas asisten rumah tangganya dari pagi hingga sore.
”Ini adalah kalau dalam dunia intelijen mungkin ada profiling awal,” ujar pria yang akrab disapa Cak Islah itu, saat konferensi pers ”Menyikapi Intimidasi dan Teror terhadap Masyarakat Sipil” di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan rekaman CCTV, pengintaian tersebut telah berlangsung sejak tanggal 18 dan 19 Mei. Dua orang yang tak dikenal, terekam memantau rumahnya selama 2,5 jam, mencatat setiap detail aktivitas, termasuk merekam paket dan pengiriman makanan yang tiba di rumahnya.
Tak sebatas itu, pada 21 Mei, saat Cak Islah menjemput anaknya yang baru tiba dari Malaysia di bandara, keponakannya menyadari ada sebuah mobil Avanza berplat ”A” yang terus membuntuti mereka. Sang keponakan lalu berpura-pura selfie menggunakan kamera depan ponselnya untuk merekam mobil tersebut.
Mobil itu terus mengikuti mereka hingga ke tempat makan di PIK 2, masuk ke jalan tol, berhenti saat Islah membeli rokok di minimarket, dan baru menghilang saat mereka memasuki gang rumah. Di hari yang sama, anak Cak Islah yang lain juga dibuntuti oleh sebuah mobil Brio hingga ke tempat kerjanya.
Ini adalah kalau dalam dunia intelijen mungkin ada profiling awal.
Puncaknya terjadi pada malam hari tanggal 21 Mei. Cak Islah dan warga memergoki seseorang mengendarai motor Megapro yang membawa alat pelacak jejak seluler atau Direction Finder (DF). Pengendara itu panik dan kabur, meninggalkan temannya yang kemudian berhasil direkam wajahnya.
Merasa keselamatan keluarganya terancam, pada 24 Mei 2026, Cak Islah mengungsikan seluruh anggota keluarganya. Ibunya dibawa keluar dari Jakarta, dan anaknya segera diterbangkan kembali ke Malaysia.
Dari penelusuran mandiri yang dilakukannya, Cak Islah menduga kuat operasi ini dijalankan oleh sebuah tim intelijen militer yang terorganisir. Mereka menggunakan aplikasi pelaporan yang sama dan enam wajah yang berhasil diidentifikasi telah dikonfirmasi oleh rekannya di internal militer sebagai anggota TNI.
Titik terang dari motif operasi bayangan ini kian terungkap jelas ketika anggota TNI berseragam mendatangi pamannya di Madura, membawa ancaman verbal.
”Tolong Islah jangan terlalu vokal bersuara tentang Presiden Prabowo,” ungkap Islah menirukan pesan yang dititipkan untuk dirinya tersebut.
Apa yang dialami Cak Islah nyatanya hanyalah salah satu dari sekian teror yang dirancang untuk membungkam masyarakat sipil. Mantan Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardiyanto, turut merasakan teror tersebut.
Rumahnya, kata dia, sempat didatangi dua kali oleh anggota TNI dengan dalih membagikan sembako. Di hari yang sama dengan kunjungan pertama tersebut, tiga pejabat daerah tiba-tiba menghubunginya dan membawa pesan agar Tiyo tidak terlalu keras mengkritik Presiden.
”Bagi saya, rentetan peristiwa itu bukanlah kebetulan, melainkan sebuah operasi sistematis. Mereka seolah menyiratkan pesan mematikan bahwa aparat telah mengetahui letak rumah dan keluarga saya, sehingga saya harus lebih berhati-hati,” tutur Tiyo.
Teror tersebut tidak hanya mewujud secara fisik, tetapi juga merambah brutal ke ruang digital dan menyasar wilayah paling privat. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya menjadi korban doxing.
”Informasi pribadi istri dan anak-anak saya disebarluaskan oleh pihak yang diduga kuat sebagai buzzer. Bahkan, ada pesan ancaman mengerikan yang dikirimkan, bunyinya, ’Kau belum tahu saja istri dan anak-anakmu kalau dijadikan korban’,” ungkap Feri.
Feri pun mengingatkan, jaminan untuk menyatakan pendapat merupakan perlindungan konstitusional sebagai wujud kontrol kedaulatan publik terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, teror semacam ini adalah sebuah pelanggaran konstitusi yang sangat fatal.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebutkan, situasi demokrasi Indonesia saat ini sebagai the years of living dangerously atau situasi marabahaya. Kekerasan, intimidasi, dan teror kini menjadi pola terstruktur yang digunakan untuk membungkam para pengkritik. Pola tersebut identik dengan tragedi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Maret 2026 silam.
”Serangan tersebut sama sekali bukanlah insiden spontan, melainkan eksekusi akhir dari proses profiling berbulan-bulan yang telah dikerjakan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sejak Januari 2026,” kata Dimas.
Menanggapi berbagai tudingan keterlibatan prajurit dalam rangkaian teror tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas, meminta agar bukti-bukti yang ada segera diserahkan kepada pihak berwenang.
”Terkait identifikasi kalau emang ada datanya, silakan infokan. Pastinya TNI akan menindaklanjuti. Terima kasih,” ujarnya singkat.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur, berpandangan, seluruh operasi bayangan memiliki modus serupa yang digerakkan oleh aparatur negara dari berbagai institusi. Tujuannya untuk melumpuhkan dan melemahkan keberanian masyarakat sipil untuk bersuara.
Meski demikian, alih-alih merunduk patuh dalam ketakutan, para aktivis bersumpah untuk melawan balik. Mereka berkomitmen membangun investigasi swadaya untuk membawa para pelaku intelijen ini ke ruang terang secara terbuka dan transparan. Mereka ingin membuktikan kepada penguasa bahwa kedaulatan publik tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh intimidasi dan laras senjata.
