JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) mengalami perubahan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berganti.
Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026) dan langsung digantikan oleh Nanik S. Deyang.
Dalam kesempatan jumpa pers, Kamis (4/6/2026) di Kantor BGN, Kebon sirih, Jakarta Pusat, Nanik mengutarakan sejumlah perubahan kebijakan BGN di bawah kepemimpinannya.
Apa saja gebrakan perubahan yang dibawa Nanik dalam pengelolaan MBG?
Moratorium dan penataan SPPG
Nanik mengatakan, saat ini ada banyak pendaftaran untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum diproses.
Baca juga: Pimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Pengawasan Tata Kelola MBG
BGN tak lantas langsung menyetujui. Di bawah kepemimpinan Nanik, pembangunan SPPG baru ditunda untuk menata ulang 27.000 lebih SPPG yang telah beroperasi.
“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional,” kata Nanik.
“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium,” tuturnya.
Nanik menjelaskan, bukan berarti pembukaan SPPG baru tidak dilakukan lagi.
Baca juga: BGN Bakal Batasi Jumlah Dapur MBG, Cukup Enam per Kecamatan
Dia menegaskan, SPPG yang sudah beroperasi akan dievaluasi untuk memberikan fokus pada daerah-daerah yang belum terjangkau seperti daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).
“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Bukan ruang untuk dana non-APBN
Jika di awal program MBG harus digunakan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kini ada kemungkinan MBG dibiayai dari dana non-APBN.
Baca juga: Dorongan Reformasi Total Tata Kelola Program MBG
“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini,” katanya.
