Menelisik Warisan Dadan di BGN Pascapenetapan Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025—2026. Penyidik kini fokus menelusuri aliran barang bukti, memeriksa saksi, hingga melakukan penggeledahan untuk memperkuat konstruksi perkara yang menyeret eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan guna melengkapi alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan.

"Ini masih sangat intensif kita untuk mengambil barang bukti, mencari barang bukti di manapun, baik dengan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi maupun penyitaan barang bukti," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Selain perkembangan penyidikan, Syarief juga menjelaskan nasib sejumlah aset dan entitas yang menjadi bagian dari warisan kepemimpinan Dadan di BGN, mulai dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka hingga barang-barang hasil pengadaan yang kini telah tersebar dan digunakan di berbagai daerah.

Barang Hasil Pengadaan Tak Disita

Sebagaimana diketahui, Dadan Cs diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG. Dugaan tersebut dilakukan dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan di BGN.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan kepada PT YAT, perusahaan yang disebut tidak memenuhi syarat. Selain itu, terdapat pula pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami mark up harga.

Meski demikian, Syarief menegaskan Kejagung tidak akan menyita seluruh barang hasil pengadaan yang telah didistribusikan dan digunakan. Penyitaan hanya akan dilakukan terhadap sejumlah barang sebagai sampel untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan, ya," ujar Syarief.

Dia menambahkan, barang-barang tersebut tetap dapat digunakan untuk menunjang operasional MBG karena penyidik lebih berfokus pada penelusuran proses dan alur pengadaannya.

"Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu," imbuhnya.

Nasib Yayasan yang Terafiliasi

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN untuk menentukan nasib dari yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta ini juga tidak ingin berandai-andai soal penyegelan maupun pembekuan yayasan tersebut. Sebab, Syarief menekankan selama SPPG itu masih melayani masyarakat tanpa adanya persoalan maka aktivitasnya tidak akan diberhentikan.

"Selama SPPG itu memang apa namanya sedang melayani masyarakat, itu tidak akan kita hentikan aktivitasnya," tutur Syarief.

Lebih jauh, Syarief menyatakan bahwa terkait yayasan itu akan didalami terkait dokumen-dokumen yang berkaitan perkara a quo.

"Jadi penyitaan itu adalah barang bukti yang akan kita gunakan sebagai bukti adanya tindak pidana. Jadi bukti tindak pidana itu bisa dokumen, bisa yang lain-lain. Jadi belum tentu SPPG-nya," pungkasnya.

Langkah BGN

Pasca Dadan Cs ditetapkan sebagai tersangka, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Meskipun tidak eksplisit membahas keterkaitan dengan penetapan tersangka Dadan dkk, Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan soal langkah BGN ke depan.

Nanik menyatakan ke depannya BGN bakal meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” kata Nanik dalam konferensi pers.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.

Menurut Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah. Pendekatan yang dilakukan pun tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.