JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Puspita Dirgahayan, menilai ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik diterapkan di Jakarta pada 2028.
Ia menyampaikan, ERP harus menjadi kebijakan yang tidak merugikan pihak mana pun. Penerapannya juga tidak boleh membuat masyarakat kehilangan pilihan moda transportasi maupun rute untuk menjalankan mobilitas sehari-hari.
Di sisi lain, ERP tidak bisa serta-merta dianggap sebagai solusi yang otomatis efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Baca juga: Tak Dapat Tiket Konser EXO di GBK, Bunga Pilih Buka Jasa Penitipan Barang untuk Penonton
"ERP tidak otomatis menjadi efisien, namun bukan berarti ini kebijakan yang buruk. Ada syarat-syarat yang perlu dipersiapkan," ungkap Pipit dalam acara Jakarta Feature Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).
Syarat yang pertama adalah alternatif moda transportasi yang layak. Ia berujar, jangan sampai ERP diterapkan, tetapi transportasi umum masih sulit untuk diakses atau kondisinya tidak layak.
Syarat kedua adalah pemerintah harus mampu membangun kepercayaan publik bahwa penerapan ERP adalah kebijakan yang tepat untuk mengurangi kemacetan, bukan meningkatkan pendapatan daerah.
Untuk membangun kepercayaan publik itu, pemerintah diminta transparan dalam pengalokasian dana hasil dari ERP.
"Di sini, earmarking (pengalokasian) pendapatan yang transparan dan komunikasi mengenai dampak nyata ERP menjadi sangat krusial untuk memastikan kepercayaan publik terus meningkat," sambung Pipit.
Ia menambahkan, pendapatan dari ERP harus digunakan kembali untuk memberikan manfaat yang terukur bagi pengguna jalan maupun penumpang transportasi umum.
Baca juga: Ramainya GBK Sabtu Sore: Penonton Konser, Indonesia Open, dan Warga Berolahraga Jadi Satu
Manfaat tersebut harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi janji. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kebijakan ERP dapat meningkat sehingga masyarakat tidak ragu untuk mendukung dan menggunakannya.
Sebelumnya diberitakan, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
"Untuk targetnya tahun 2028 atau 2029," ucap Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE/ERP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Zulkifli dalam acara Jakarta Feature Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Zulkifli, target tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta.
Nantinya penerapan ERP akan dilakukan di wilayah-wilayah yang menjadi sentral bisnis di Jakarta.
"Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Kuningan, dan Gatot Subroto. Saya pikir itu adalah lokasi yang paling ideal di kawasan Segitiga Emas," sambungnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
