Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta adanya transparansi harga gas bumi yang diterima industri domestik dari pemasok khususnya dari PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk (PGN), di tengah tingginya biaya energi.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, pelaku industri ingin memperoleh kejelasan mengenai struktur harga gas, yakni mengenai perbedaan antara harga gas yang diekspor dan harga yang dibayarkan oleh industri dalam negeri.
"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," ujar Edy dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Sabtu (6/6/2026).
Edy menuturkan, saat ini industri keramik hanya memperoleh sekitar 40% pasokan gas dengan harga khusus sebesar US$7 per Million Metric British Thermal Units/MMBTU. Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi melalui pasokan dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.
"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," tegasnya.
Asaki katanya menilai, harga gas menjadi faktor krusial bagi industri keramik karena energi merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam proses produksi. Semakin tinggi tingkat utilisasi pabrik, semakin besar pula kebutuhan gas yang harus dipenuhi perusahaan.
Baca Juga
- Beban Ganda Industri Keramik: Pasokan Gas Serat, Kurs Rupiah Menyengat
- Pemerintah Targetkan RI jadi Produsen Keramik Terbesar ke-4 Dunia
- Industri Keramik Kalang Kabut Harga Gas Melonjak
Oleh karena itu, keterbukaan mengenai struktur harga diperlukan agar industri dapat memperoleh kepastian dalam menyusun strategi bisnis dan investasi.
Dia mencontohkan, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$8 per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dibahas bersama oleh pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Jika harga gas bisa berada di kisaran US$7 hingga US$9 per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," jelas Edy.
Adapun di Thailand, harga gas yang sebelumnya sekitar US$9 per MMBTU telah naik menjadi sekitar US$12 per MMBTU. Di Malaysia, harga gas yang sebelumnya sekitar US$9,4 per MMBTU diperkirakan meningkat menjadi US$10-US$11 per MMBTU.
Nah, apabila harga gas di Indonesia bertahan di kisaran US$15 per MMBTU, daya saing industri nasional berpotensi tergerus di tengah ancaman masuknya produk impor akibat kelebihan kapasitas produksi global.
Edy menyampaikan, kondisi tersebut juga dapat mengancam tingkat utilitasi, hingga memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, industri katanya membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.
"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," harap Edy.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengakui bahwa persoalan harga dan pasokan gas memang tengah mengganjal sektor manufaktur, khususnya industri keramik. Untuk itu, pihaknya memastikan Kemenperin akan terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, guna merumuskan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.
"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Faisol di Nusantara International Convention Center (NICE) PIK 2, Kamis (4/6/2026).
Dia menambahkan, jaminan kelancaran pasokan gas sangatlah krusial. Mengingat, sektor hilir membutuhkan kepastian pasokan energi agar momentum pertumbuhan industri tidak terhambat.
Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan kapasitas produksi dari industri keramik seharusnya menjadi peluang besar bagi sektor hulu energi. Dengan konsumsi gas yang semakin meningkat, pelaku industri penyedia gas dinilai akan mendapatkan kepastian pasar yang menjanjikan dalam jangka panjang.
