jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Dia menilai reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
BACA JUGA: Menurut Yusril, Presiden Prabowo Pantau Kasus Korupsi di Imigrasi Layaknya BGN
Syurya menekankan memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.
“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (6/6).
BACA JUGA: Apresiasi Pengangkatan Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGN, Relawan Emak-Emak Prabowo Dorong Program MBG Tepat Sasaran
Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.
BACA JUGA: Kawal Program Prabowo, Nofalia Heikal Safar Siap Akselerasi Program MBG Â
Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang di antaranya:
Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.
ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.
Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.
Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.
Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.
UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.
Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.
Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.
Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
Syurya menegaskan keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.
“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.
Dia menambahkan reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.
“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ujar Syurya. (cuy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
