HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan penghidupan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai langkah strategis untuk memperkuat saluran aspirasi warga secara berkelanjutan dan efektif. Usulan ini disampaikan dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Aliyah menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi perhatian saat menjelang pemilihan umum, melainkan harus terus diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam setiap proses pembangunan daerah. Ia mencontohkan keberadaan BAM di DPR RI sebagai ruang yang efektif untuk menyalurkan berbagai masukan masyarakat.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” katanya saat menjadi narasumber seminar tersebut.
Lebih lanjut, Aliyah menjelaskan bahwa keberadaan BAM akan memperkuat fungsi representasi dan pengawasan DPRD, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat tersampaikan dengan jelas dan memperoleh tindak lanjut yang konkret dari lembaga legislatif.
Ia juga membagikan pengalamannya dalam dinamika demokrasi di Pemerintah Kota Makassar, di mana masyarakat aktif menyampaikan pendapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan responsif.
Aliyah Mustika Ilham mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat serta kontribusi gagasan yang konstruktif.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Makassar ini menegaskan bahwa pembangunan inklusif hanya dapat terwujud jika masyarakat diberikan ruang luas untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda harus terus diperkuat agar kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
DPW PGK Sulawesi Selatan, sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang masyarakat, turut berperan membangun ruang dialog dan memperkuat semangat kebangsaan dalam mendukung proses tersebut. (*/)
