Pantau - Pemerintah Irlandia memberlakukan larangan masuk terhadap dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, dalam langkah yang diumumkan Perdana Menteri Micheál Martin dan telah disetujui Menteri Kehakiman Jim O’Callaghan.
Kebijakan tersebut dikonfirmasi Micheál Martin saat menghadiri KTT Uni Eropa–Balkan Barat di Tivat.
Martin menyatakan tindakan dan pernyataan kedua pejabat Israel itu dinilai sangat serius serta memerlukan respons lebih luas dari komunitas internasional.
Ia mengungkapkan bahwa tindakan dan pernyataan Ben Gvir serta Smotrich "sama dengan keinginan untuk melihat penghapusan warga Palestina dari Palestina".
Irlandia Dorong Pembahasan Sanksi Uni EropaMartin menilai diperlukan langkah lanjutan di tingkat Uni Eropa untuk merespons persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa komunitas internasional perlu memberikan perhatian serius terhadap isu yang berkembang terkait kedua pejabat Israel tersebut.
Pemerintah Irlandia berencana mengangkat masalah itu kepada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.
Menurut Martin, tindakan kedua menteri Israel tersebut dinilai cukup untuk menjadi dasar pemberian sanksi di tingkat Uni Eropa.
Meski demikian, ia mengakui bahwa mencapai konsensus di antara seluruh anggota Uni Eropa masih menjadi tantangan.
Kebijakan Sejalan dengan Sikap Irlandia terkait GazaJuru bicara Menteri Kehakiman Irlandia menjelaskan larangan masuk diberlakukan setelah memperoleh persetujuan pemerintah di luar sidang kabinet.
Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan sikap Irlandia yang berupaya mencegah masuknya individu yang dianggap berkontribusi terhadap krisis yang masih berlangsung di Gaza.
Keputusan Irlandia mengikuti langkah serupa yang sebelumnya telah diambil sejumlah negara lain.
Prancis disebut sebagai salah satu negara yang lebih dahulu menerapkan pembatasan terhadap pejabat Israel.
Langkah-langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya seruan internasional agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tertentu dari Israel.
