Jakarta, CNBC Indonesia - Dominasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tubuh Partai Republik mulai menghadapi ujian baru. Setelah bertahun-tahun nyaris tanpa perlawanan berarti dari rekan-rekannya sendiri di Kongres, sejumlah anggota Partai Republik kini menunjukkan keberanian yang semakin besar untuk menentang agenda Gedung Putih, mulai dari perang melawan Iran hingga sejumlah kebijakan domestik kontroversial.
Dalam sepekan terakhir, berbagai faksi Partai Republik di Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengambil langkah yang secara terbuka berseberangan dengan Trump. Meski belum dapat disebut sebagai pemberontakan penuh terhadap presiden, perkembangan tersebut menunjukkan adanya retakan yang semakin terlihat di dalam partai menjelang pemilu.
Sejumlah legislator Republik menegur kebijakan perang Trump terhadap Iran, menolak pendanaan senilai US$1 miliar untuk pembangunan ballroom Gedung Putih, memaksa Gedung Putih mundur dari dana "anti-penyalahgunaan kekuasaan" senilai US$1,8 miliar, hingga memblokir rancangan undang-undang terkait pengawasan domestik.
Tru
Tidak hanya itu, DPR AS pada Kamis juga menentang keinginan Trump dengan meloloskan rancangan undang-undang bantuan untuk Ukraina serta sanksi tambahan terhadap Rusia. Langkah tersebut diperkirakan akan berujung pada veto dari Trump apabila sampai ke mejanya.
Meski demikian, baik kalangan Republik maupun Demokrat masih meragukan bahwa Trump sedang menghadapi pemberontakan terbuka di partainya sendiri.
Namun, semakin banyak anggota Republik yang bersedia mengambil posisi berbeda dari presiden, termasuk sejumlah politisi yang sebelumnya menjadi sasaran politik Trump dan kehilangan dukungan akibat campur tangannya dalam pemilihan internal partai.
Perkembangan ini dinilai berpotensi menghambat sejumlah agenda ambisius Trump hingga hari pemungutan suara.
Senator Republik dari Carolina Utara, Thom Tillis, menilai perubahan sikap sejumlah legislator tidak lepas dari semakin dekatnya pemilu.
"Saya pikir yang Anda lihat ketika semakin mendekati pemilu adalah orang-orang akan memilih sesuai dengan apa yang menurut mereka diinginkan oleh para pemilih di daerah mereka," kata Tillis, dikutip dari Reuters, Minggu (7/6/2026).
Tillis sendiri mengumumkan pensiun dari Senat tahun lalu setelah menentang rancangan undang-undang andalan Trump yang dikenal sebagai "Satu RUU Besar yang Indah".
Di sisi lain, Partai Demokrat menganggap retakan tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa Partai Republik benar-benar siap melawan Trump.
Senator Demokrat John Fetterman, yang dalam beberapa kesempatan mendukung kebijakan Trump, justru melihat fenomena itu sebagai bukti kuatnya kontrol Trump terhadap partai.
"Orang-orang yang berseberangan dengannya adalah mereka yang sudah disingkirkan oleh Trump," ujar Fetterman. "Itu justru menunjukkan kendali mutlaknya atas partai."
Seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim menyebut perbedaan pendapat tersebut semata-mata merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pemilu.
"Tidak setiap anggota bersedia menanggung biaya politik untuk setiap isu," katanya.
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, berusaha meredam spekulasi mengenai perpecahan internal.
"Sementara media dan Demokrat berusaha menebar kesan adanya perpecahan yang sebenarnya tidak ada, kami menantikan untuk terus melanjutkan hubungan erat ini guna mewujudkan agenda Presiden Trump," kata Jackson.
Selama bertahun-tahun, anggota Partai Republik dikenal sangat loyal kepada Trump.
Mereka mendukung sejumlah calon pejabat kabinet yang kontroversial, nyaris tidak memberikan perlawanan terhadap berbagai perintah eksekutif Trump, serta mendukung legislasi utama Gedung Putih meskipun banyak yang memiliki kekhawatiran terkait membengkaknya defisit anggaran dan pemangkasan program kesehatan Medicaid bagi warga berpenghasilan rendah.
Namun menurut sejumlah legislator dan staf Kongres, rasa frustrasi dan kekecewaan mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemicunya adalah keputusan Trump menentang upaya terpilih kembali Senator Republik Bill Cassidy dan John Cornyn.
Selain itu, sejumlah pengumuman Trump dinilai dilakukan pada waktu yang buruk sehingga justru membahayakan agenda Partai Republik di Kongres. Titik balik disebut terjadi menjelang libur Memorial Day di AS.
Saat itu Trump secara terbuka menentang pencalonan kembali Cornyn dan mengumumkan pembentukan dana "anti-penyalahgunaan kekuasaan". Langkah tersebut memaksa anggota Senat Republik menghentikan pembahasan rancangan undang-undang pendanaan penegakan imigrasi senilai US$70 miliar.
Situasi itu membuat banyak anggota partai meninggalkan Washington dalam suasana marah dan frustrasi.
"Itu seperti badai sempurna dari berbagai peristiwa yang terjadi bersamaan," kata seorang staf Senat dari Partai Republik.
Meski pada akhirnya Senat meloloskan RUU pendanaan imigrasi pada Jumat, sejumlah anggota Republik masih khawatir dana "anti-penyalahgunaan kekuasaan" itu dapat digunakan untuk membayar kompensasi kepada pelaku kerusuhan Gedung Capitol 6 Januari maupun sekutu politik Trump lainnya.
Ketegangan juga muncul setelah Trump menunjuk loyalisnya, Bill Pulte, untuk menggantikan Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional sementara. Penunjukan tersebut menuai keraguan dari sejumlah tokoh Republik.
Mantan pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung Pulte jika diajukan sebagai Direktur Intelijen Nasional permanen.
Menurut McConnell, undang-undang mengharuskan kandidat untuk posisi tersebut memiliki pengalaman yang luas.
"Tidak ada calon yang tidak memenuhi persyaratan ini yang akan mendapatkan suara saya," tegas McConnell.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
