Jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang Beroperasi di Jabar Masih Jauh dari Target

Bisnis.com, BANDUNG — Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi di Jawa Barat hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 933 unit. Angka tersebut masih berada jauh di bawah target pembentukan sekitar 3.600 unit koperasi yang ditetapkan rampung pada akhir Juli 2026.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, mengatakan meski jumlah koperasi yang telah beroperasi masih terbatas, ribuan unit lainnya saat ini tengah dalam proses pembangunan gerai dan penyelesaian fasilitas pendukung.

“Sekarang yang sedang proses pembangunan unit gerai jumlahnya bervariasi. Ada yang progresnya sudah 70 persen, ada yang 50 persen, dan ada juga yang tinggal tahap penyelesaian akhir sekitar 90 persen. Totalnya kurang lebih 3.017 unit,” kata Yuke dikutip Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, jika seluruh koperasi yang sedang dibangun berhasil diselesaikan sesuai jadwal, maka jumlah KDKMP di Jawa Barat berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kalau 3.017 unit yang masih berproses ditambah 933 unit yang sudah beroperasi, totalnya bisa mencapai sekitar 3.900 unit. Sementara targetnya sekitar 3.600 unit,” ujarnya.

Data Diskuk Jabar menunjukkan Kabupaten Garut menjadi daerah dengan jumlah Koperasi Merah Putih terbanyak, yakni 442 unit. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bogor dengan 435 unit dan Kabupaten Cirebon sebanyak 424 unit.

Meski demikian, Yuke menjelaskan tidak seluruh koperasi di tiga daerah tersebut telah memiliki bangunan yang siap digunakan. Sebagian masih berada pada tahap pembangunan maupun penyelesaian sarana pendukung.

Di Kabupaten Garut, misalnya, dari 442 koperasi yang direncanakan, baru 34 unit yang telah terbangun, sementara 181 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. 

Adapun di Kabupaten Cirebon, dari total 424 koperasi, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun dan 279 unit masih dalam tahap pembangunan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Yuke, terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan koperasi sekaligus pengurusan perizinannya.

“Proses perizinan berjalan bersamaan dengan pembangunan. Tugas kami belum selesai karena pengajuan tetap harus melalui Agrinas untuk proses izin, kemudian pemerintah kabupaten dan kota melanjutkan proses perizinannya,” jelasnya.

Terkait lokasi Koperasi Merah Putih yang di beberapa wilayah berdekatan dengan minimarket maupun toko kelontong, Yuke menegaskan koperasi tersebut tidak dibentuk untuk bersaing secara langsung dengan usaha ritel yang sudah ada.

Menurutnya, koperasi berperan sebagai agregator yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Produk yang dijual juga lebih terbatas dibandingkan minimarket.

“Niat awalnya bukan untuk bersaing secara langsung. Koperasi disiapkan menjadi agregator yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa. Produk yang disediakan seperti sembako, pupuk, LPG, dan kebutuhan dasar lainnya. Berbeda dengan minimarket yang memiliki jauh lebih banyak jenis barang,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh KDKMP yang direncanakan di wilayah Jawa Barat dapat terbentuk pada akhir Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap keberadaan koperasi tersebut dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Ke depan tidak ada lagi alasan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG, beras, dan kebutuhan pokok lainnya,” ujar Erwan.