JAKARTA, KOMPAS — Hingga saat ini, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU terus digenjot PLN dan mitra untuk memperkuat pengembangan ekosistem mobil listrik. Hingga Maret 2026, tercatat 4.911 SPKLU yang beroperasi di 3.156 lokasi di seluruh Indonesia.
Meski demikian, jumlah SPKLU belum tersebar merata di setiap gugus pulau. Sebanyak 73,9 persen atau 3.629 unit dari total SPKLU tercatat berada di Jawa. Setelah itu, 11,3 persen atau 555 unit dibangun di Sumatera, Bali-Nusa (283 unit), Kalimantan (226 unit), Sulawesi (162 unit), dan Papua-Maluku (56 unit).
Dibandingkan jumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), rasionya masih timpang. Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga pada triwulan I tahun 2024, jumlah SPBU di Indonesia tersebar di 7.523 lokasi. Rasio yang paling mendekati rasio SPKLU di Jawa adalah 1,8. Artinya, setiap ada 1,8 lokasi SPBU, tersedia satu lokasi SPKLU. Setelah itu disusul Bali-Nusa dengan rasio 2,4, Sumatera 3,8, Kalimantan 4,3, Sulawesi 5,1, dan Papua-Maluku 8,6.
Keberadaan SPKLU ini menjadi pertimbangan warga sebelum membeli kendaraan listrik (EV). Salah satunya adalah Theresia Leli (39), warga Denpasar, Bali. Ia memanfaatkan SPKLU saat tidak sempat mengisi daya baterai mobilnya di rumah. ”Di rumah pakai portable charger. Kalau tidak sempat, ke SPKLU. Kadang aku mampir ke BYD. Di sana ada fasilitas gratis 30 menit charging dengan fast charger,” ujar Leli, pengguna mobil listrik selama hampir satu tahun.
Dalam memutuskan pengembangan SPKLU di suatu wilayah, Direktur Astra Otoparts Martogi Siahaan menyatakan, perusahaan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti pertumbuhan populasi mobil listrik dan potensi permintaan pengisian daya. Keberadaan area dengan mobilitas tinggi juga menjadi pertimbangan, seperti kawasan perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat istirahat.
Hingga akhir 2025, Astra Otoparts mengoperasikan 65 SPKLU di 57 lokasi di Indonesia. Angka tersebut tumbuh 76 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya.
Di beberapa kota di Kalimantan Barat, rata-rata SPKLU cuma ada satu di kantor PLN di ibu kota kabupaten. Kalau SPKLU-nya mendadak rusak, jadi kacau.
Minimnya jumlah SPKLU di luar kota besar membuat khawatir pengguna mobil listrik. Viza Julian (45), warga Pontianak, Kalimantan Barat, misalnya, ragu-ragu mengendarai mobil listrik untuk ke luar Pontianak.
”Jika Lebaran mau ke luar kota naik mobil listrik, saya harus charging dua kali. Di beberapa kota di Kalimantan Barat, rata-rata SPKLU cuma ada satu di kantor PLN di ibu kota kabupaten. Kalau SPKLU-nya mendadak rusak, jadi kacau,” ungkap Viza, Senin (11/5/2026).
Viza mengatakan, karena jumlah pengguna mobil listrik di Pontianak masih sedikit, SPKLU justru digunakan sebagai tempat parkir mobil bensin. Akibatnya, Viza pernah kesulitan saat akan menggunakan SPKLU.
Delia (47), warga Palembang, Sumatera Selatan, juga mengeluhkan minimnya SPKLU saat melakukan perjalanan dari Palembang ke Prabumulih sejauh 120 kilometer. Sepanjang perjalanan melalui tol, menurut dia, hanya ada satu SPKLU di salah satu tempat istirahat. Hal ini membuatnya enggan pergi ke luar kota dengan EV.
”Karena lewat tol, saya ngebut. Begitu tiba di Prabumulih, baterai tinggal 40 persen, padahal saat berangkat penuh. Saat perjalanan pulang di sore hari, saya memperhatikan keberadaan petunjuk SPKLU sepanjang tol. Untung ada satu, saat baterai mobil saya sudah 20 persen. Saya isi 30 menit hingga 80 persen,” cerita perempuan yang juga dosen itu.
Kualitas layanan SPKLU milik PLN yang kurang optimal juga disoroti Ciko (49), warga Bekasi, Jawa Barat. Menurut dia, hal itu dapat mengganggu pengguna mobil listrik seperti dirinya. ”SPKLU PLN yang rusak dan offline itu tempatnya acak. Aku pernah menemukan SPKLU rusak di kantor ESDM di Jalan Kuningan, kantor PLN, dan Rest Area Km 205 Cirebon. Nyebelin kalau aku pas butuh charging mobilku,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Saat melintasi jalur pantura, pertengahan Mei lalu, Ciko melihat lima charger SPKLU milik PLN di Rest Area Km 205 Tol Cirebon, Jabar, dalam kondisi rusak. Tempat parkir SPKLU itu kemudian dimanfaatkan untuk parkir mobil bensin.
Sebenarnya jika SPKLU PLN rusak, Ciko bisa memanfaatkan SPKLU milik swasta. Hanya, harga pengisian daya di SPKLU swasta lebih mahal dibandingkan SPKLU PLN. Harga di SPKLU swasta Rp 4.000 per kilowatt jam (kWh), sedangkan di SPKLU PLN Rp 2.000 per kWh.
SPKLU PLN yang rusak dan ’offline’ itu tempatnya acak.
Ari Rahmat Indra Cahyadi, Spesialis Senior Perencanaan Korporat & Pengembangan Bisnis PLN, mengungkapkan, beberapa SPKLU mengalami masalah komunikasi, konektivitas, dan keselamatan. Namun, beberapa masalah sudah terselesaikan.
”Sekitar dua tahun lalu, ada SPKLU yang mengalami masalah komunikasi di sisi modul SPKLU, tetapi tahun ini masalah tersebut sudah terselesaikan. Untuk masalah konektivitas, solusinya dengan memasang fiber optik di lokasi SPKLU. Jika tak terjangkau, digunakan seluler. Namun, masih ada juga yang SPKLU yang koneksinya sering hilang, seperti di Km 88,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Ari menambahkan, terkait dengan keamanan, PLN mewajibkan sertifikasi keselamatan semua charger yang terpasang di SPKLU. PLN juga mempunyai tim pemantau yang memonitor semua SPKLU PLN. Jika ada kendala pada satu SPKLU, PLN akan mengirim tim untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Demi menjaga kualitas layanan dan keandalan SPKLU, Martogi menyatakan, Astra Otoparts menerapkan sistem pemeliharaan berkala sekaligus monitoring teknis secara kontinu. ”Maintenance dilakukan minimal dua kali dalam setahun disertai penanganan dari tim teknis jika diperlukan,” katanya.
Kecepatan pengisian baterai juga menjadi pertimbangan pengguna mobil listrik saat akan mengisi daya melalui SPKLU. Sebanyak 12,5 persen responden pengguna SPKLU non-PLN dan 7 persen responden pengguna SPKLU PLN survei ”Perilaku dan Kesiapan Adopsi Kendaraan Listrik” Litbang Kompas menggunakan SPKLU itu dengan alasan adanya fitur fast charging.
Hasil penelitian ”Analisis Kebutuhan Teknologi dan Lokasi Potensial SPKLU di Kota Tangerang” (Oktasari dkk, 2025) menunjukkan, kecepatan pengisian baterai menjadi faktor terbesar pengguna mobil listrik memilih lokasi SPKLU. Hal tersebut ditunjukkan oleh 24 persen dari 150 responden pengguna SPKLU di Kota Tangerang. Setelah itu, disusul 22,7 persen responden yang mempertimbangkan faktor jarak dengan lokasi beraktivitas.
Kecepatan pengisian baterai ini dipengaruhi oleh tipe SPKLU. Ambil contoh, SPKLU tipe standar dengan daya 7 kW memiliki lama waktu pengisian 240-300 menit. Sementara SPKLU tipe fast charging dengan daya 50 kW bisa mengisi daya dalam waktu 30-40 menit. Paling cepat adalah SPKLU tipe ultrafast charging (lebih dari 50 kW) dengan waktu pengisian selama 10-15 menit.
Kepala Centre of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, jumlah SPKLU yang banyak dan terdistribusi merata menjadi pertimbangan warga untuk membeli kendaraan listrik. Karena itu, ia menyarankan salah satu indikator semakin bagusnya infrastruktur SPKLU dengan membandingkan rasio kendaraan listrik terhadap SPKLU.
”Saat beban satu SPKLU semakin kecil dan bisa melayani lebih banyak kendaraan menjadi salah satu parameter jumlah investasi SPKLU meningkat,” katanya, Kamis (30/4/2026).
Abra menyebutkan, untuk membangun SPKLU, investor juga membutuhkan kepastian pasar. Investor akan melihat sejauh mana kecepatan adopsi mobil listrik ini sesuai dengan proyeksi mereka akan tercapai. ”Ini seperti ayam dan telur. SPKLU-nya dulu atau mobilnya dulu. Kondisi ini yang menyebabkan perkembangan SPKLU tak sesuai dengan proyeksi,” ujarnya.
Sementara itu, menurut penelitian ”Studi Kelayakan Pemasangan SPKLU di Wilayah Kota Makassar” (Jaenuddin dkk, 2025), biaya investasi awal SPKLU tipe pengisian cepat atau fast charging/ultrafast charging yang mahal belum tentu menguntungkan bagi pengusaha SPKLU. Dari hasil penelitian di 18 SPKLU di Makassar diketahui, SPKLU ultrafast charging membutuhkan investasi hingga Rp 286 juta, tetapi tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk mengembalikan modal dalam jangka pendek.
