Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana mendesak supaya pemerintah dapat menyusun dan menetapkan regulasi hukum yang terang dan komprehensif mengenai pengawasan serta pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut mencuat seusai Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program prioritas pemerintah yang menelan anggaran hingga Rp268 triliun itu.
Satria menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah jajaran pimpinan BGN tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menilai pelaksanaan program MBG sejak awal telah menyimpan sejumlah persoalan mendasar, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola anggaran.
“Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan dan sudah dapat diprediksi sejak awal. Kita memahami bahwa program MBG merupakan bagian dari proyek mercusuar yang menjadi program andalan Presiden Prabowo selama masa kampanye. Namun, sejak awal pengaturannya sudah terdapat sejumlah kejanggalan," tutur Satria, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan pengaturan Program MBG yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang tidak lazim, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan hingga terlalu luasnya cakupan penerima manfaat yang ditargetkan.
Menurutnya, dalam perkembangan pelaksanaan program tersebut, justru ditemukan berbagai persoalan dalam komponen pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti bahwa porsi anggaran untuk makanan sebagai tujuan utama program tersebut dinilai tidak sebanding dengan sejumlah pengadaan lainnya yang saat ini menjadi objek perkara hukum Korps Adhyaksa itu.
Baca Juga
- OECD Sarankan Prabowo untuk Evaluasi Penerima MBG hingga Subsidi Energi
- LPSK Siap Lindungi Saksi, Pelapor dan Ahli Terkait Kasus MBG dan WNA Imipas
- Kronologi Lengkap Kasus Dadan Cs Eks Kepala BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG
"Dalam perkembangannya ternyata porsi anggaran untuk makanan justru lebih kecil dibandingkan sejumlah pengadaan lain yang kini menjadi objek perkara. Karena itu, kasus yang menjerat mantan petinggi BGN ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program," tegasnya.
Tak hanya itu, Satria juga menilai bahwa pelaksanaan program tersebut secara konstitusional dan yuridis masih memiliki kelemahan yang kemudian membuka ruang terjadinya potensi-potensi penyimpangan.
“Potensi fraud dan korupsi sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Yang terjadi bukan hanya praktik mark up, tetapi juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya yang perlu didalami aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Untuk itu, Satria menilai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Dadan cs tersebut seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Dirinya pun berpendapat agar program tersebut difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dengan prevalensi stunting, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.
"Konsolidasi data antarkementerian dan lembaga penting dilakukan agar bantuan dapat tepat sasaran. Program ini seharusnya ditujukan kepada targeted people, yaitu kelompok yang memang membutuhkan. Karena itu, diperlukan konsolidasi data antara Kementerian Sosial, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.
Selain itu, Satria mendorong kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir agar kasus yang menjerat para petinggi BGN tidak berhenti sebagai peristiwa yang hanya ramai sesaat.
“Jangan sampai tertangkapnya Dadan dan kawan-kawan hanya menjadi peristiwa yang ramai di media, sementara proyek-proyek yang sarat persoalan tetap berlangsung. Harus ada perombakan total, termasuk dari aspek regulasi dan pengawasan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan jelas agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.
Satria juga menyoroti pentingnya menjaga amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Ia mengingatkan agar kebijakan refocusing anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan, termasuk di antaranya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, maupun revitalisasi sekolah.
Di akhir pernyataannya, Satria pun mendorong aparat penegak hukum lintas lembaga untuk dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai seluruh aliran dana yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran program MBG.
“Tidak hanya Kejaksaan, tetapi juga KPK, BPK, dan BPKP perlu menelusuri berbagai transaksi keuangan yang tidak jelas, baik yang berkaitan dengan BGN maupun SPPG. Langkah ini penting untuk mengungkap berbagai potensi fraud yang mungkin terjadi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Menurutnya, penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan agar program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik.
“Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran dan justru menjadi bahan bakar politik yang digunakan oleh penguasa untuk kepentingan suksesi politik maupun kepentingan politik pragmatis lainnya,” pungkasnya.
