JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, tidak semua anak harus menjadi penerima manfaat program tersebut.
"Karena itu, kami mendukung arah baru kebijakan BGN ini untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi," kata Charles dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Baca juga: Anggota Komisi IX Dukung Moratorium Dapur MBG, Minta BGN Fokus Benahi Kualitas Program
Charles pun mengakui bahwa langkah refocusing penerima manfaat program MBG adalah kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan.
Politikus PDI-P itu menilai, MBG seharusnya diposisikan sebagai program intervensi gizi yang menyasar kelompok masyarakat paling membutuhkan, dan bukan bersifat universal.
"Sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi," jelas Charles.
Baca juga: Saat Program MBG Jadi Ladang Permainan Dadan Cs: Mark-up Anggaran hingga Susupi Yayasan Dapur
Selain itu, dia juga berpandangan bahwa pendekatan yang lebih terarah diperlukan di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Untuk itu, lanjut Charles penajaman sasaran penerima manfaat akan membuat penggunaan anggaran negara lebih efektif sekaligus menghasilkan dampak perbaikan gizi yang lebih terukur.
"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," kata dia.
"Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional," sambungnya.
Baca juga: Reformulasi MBG: Selamat Datang Kantin Sekolah
Charles menambahkan, kedepannya keberhasilan program MBG harus tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.
"Ke depan, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia," pungkasnya.
Baca juga: Pengakuan Sony Sanjaya soal Tekanan Banyak Tokoh dalam Pengaturan Titik Dapur MBG
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengumumkan sejumlah langkah prioritas setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana.
Salah satu kebijakan yang akan ditempuh ialah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program MBG.
BGN, kata Nanik, tidak lagi berfokus mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas layanan dan dampak program terhadap perbaikan gizi masyarakat.
"Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).
Nanik mengatakan, BGN akan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga siswa sekolah dasar (SD).
"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," kata Nanik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
