jabar.jpnn.com, BOGOR - Pakar Manajemen Publik Nandang Sutisna membantah anggapan bahwa film dokumenter Pesta Babi berpotensi menjadi instrumen kampanye disintegrasi bangsa sebagaimana muncul dalam sejumlah pemberitaan.
Menurut Nandang, mengaitkan sebuah karya film dengan ancaman terhadap keutuhan nasional merupakan pendekatan yang terlalu sederhana dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendasar.
BACA JUGA: Komentar Santai Menteri LH Soal Film Pesta Babi
“Film bukan penyebab disintegrasi bangsa. Ancaman terbesar terhadap persatuan justru lahir dari ketidakadilan yang dibiarkan, penindasan yang tidak diselesaikan, dan pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat,” kata Nandang dalam keterangannya, Senin (8/6).
Kritik Merupakan Bagian dari Evaluasi Kebijakan
BACA JUGA: Nobar Film Pesta Babi di Kampus Unusia Bogor Dibubarkan Petugas, PMII Soroti Kebebasan Berekspresi
Nandang menjelaskan, dalam perspektif manajemen publik modern, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi kebijakan.
Melalui kritik, pemerintah dapat memperoleh umpan balik mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang belum berjalan optimal.
BACA JUGA: Kampus di Bandung Larang Nobar Penayangan Film Dokumenter Pesta Babi
Karena itu, ia menilai kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan instrumen yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Yang harus diuji adalah substansi kritiknya. Apakah kritik tersebut memiliki dasar fakta atau tidak, apakah argumennya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jangan langsung memberi label seperti makar, disintegrasi, atau chaos yang justru mengaburkan pokok persoalan,” ujarnya.
Narasi Ancaman Dinilai Tidak Sehat bagi Demokrasi
Menurut Nandang, kecenderungan membingkai kritik sebagai ancaman dapat menimbulkan dampak yang kurang sehat bagi kehidupan demokrasi.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat enggan menyampaikan pandangan yang berbeda karena khawatir memperoleh stigma tertentu.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka, termasuk ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik,” katanya.
Ia menambahkan, negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu mengelola kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Menurutnya, tidak semua kritik ditujukan untuk melemahkan negara. Banyak kritik justru lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan keinginan agar pemerintah dapat bekerja lebih baik.
Ketidakadilan Lebih Berisiko Memicu Konflik Sosial
Nandang menilai sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa konflik sosial maupun gejala disintegrasi lebih sering dipicu oleh ketidakadilan, ketimpangan sosial, diskriminasi, marginalisasi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dibandingkan oleh karya seni atau produk budaya.
“Persatuan nasional tidak dibangun melalui rasa takut. Persatuan nasional dibangun melalui keadilan, kepercayaan publik, pelayanan yang berkualitas, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara,” tegasnya.
Dalam konteks film dokumenter, ia mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada substansi pesan yang disampaikan daripada memperdebatkan medium penyampaiannya.
Menurut Nandang, apabila terdapat kritik terkait pembangunan, kesejahteraan masyarakat, hak masyarakat adat, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya, maka yang perlu dilakukan adalah menguji kebenaran informasi tersebut dan meresponsnya melalui kebijakan yang tepat.
“Kalau ada kritik terhadap negara, jawab dengan data. Kalau ada keluhan masyarakat, jawab dengan kebijakan. Kalau ada persoalan publik, jawab dengan perbaikan tata kelola,” ujarnya.
Fokus pada Substansi, Bukan Stigma
Nandang menegaskan bahwa sebuah film dapat diperdebatkan, dikritik, bahkan dibantah dalam ruang publik yang demokratis.
Namun, menurutnya, tidak tepat apabila keberadaan sebuah film secara otomatis dianggap sebagai sumber ancaman terhadap keutuhan bangsa.
“Film bisa memunculkan perdebatan dan itu merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Yang berbahaya bagi persatuan bangsa bukanlah film, melainkan ketika ketidakadilan dibiarkan berlangsung, suara masyarakat tidak didengar, dan hak-hak dasar warga negara diabaikan,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus pada substansi kritik yang disampaikan serta menghindari narasi yang dapat menimbulkan ketakutan di ruang publik.
“Jika tujuan kita menjaga integrasi nasional, maka yang harus diperkuat adalah keadilan sosial, pelayanan publik yang baik, dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Sebab bangsa yang adil akan selalu lebih kokoh dibanding bangsa yang hanya sibuk mencurigai kritik,” pungkasnya. (mar7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yogi Faisal (mar7)
