Jika tenaga honorer yang dibutuhkan itu merupakan guru, atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat.
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas melarang seluruh Kepala daerah untuk membuka rekrutmen tenaga honorer baru di daerahnya.
Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (8/6/2026).
"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium," kata Tito dalam rapat.
"Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," lanjutnya.
Tito menjelaskan, jika tenaga honorer yang dibutuhkan itu merupakan guru, atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat.
Namun, kata dia, untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi, seringkali mereka tidak kompeten dan tak memiliki kapabilitas.
Tito menyebut, para honorer yang menumpuk ini kerap meminta kepastian, apakah mereka akan diangkat menjadi PPPK atau PNS.
Ketika tidak menemui titik terang, para honorer pun melakukan aksi demo, sehingga akhirnya diakomodir pemerintah.
"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," katanya.
"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," kata Tito.
(Nur Ichsan Yuniarto)
