Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melantik empat pejabat negara pada Senin sore, 8 Juni 2026. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Berikut empat pejabat yang akan dilantik:
- Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
- Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
- Mayjen (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
- Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden.
Perombakan di struktur kepemimpinan BGN dilakukan usai eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks wakilnya, Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung dan Brigjen Soni Sanjaya, terseret kasus dugaan korupsi. Ketiganya menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN periode 2025-2026.
Nanik yang dipilih menjadi Kepala BGN, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Sementara itu, Agustina sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP dan Trenggono merupakan seorang perwira TNI Angkatan Darat (AD), yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Agrinas Pangan Nusanta.
Mereka mengisi posisi yang ditinggalkan Dadan Hindayana, Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung, dan Brigjen Soni Sanjaya yang dicopot Presiden Prabowo pada Selasa, 2 Juni 2026. Ketiganya dicopot dari jabatan pimpinan BGN karena terseret kasus dugaan penyalahgunaan tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026.
Baca Juga: Nanik S Deyang Tiba di Istana Jelang Pelantikan Sebagai Kepala BGNPresiden Partai Buruh, Said Iqbal. Dok. Metrotvnews.com
Sementara itu, Said Iqbal akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal akan ditugaskan membantu permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Said Iqbal berasal dari kalangan buruh. Dia merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KSPI merupakan salah satu organisasi pekerja terbesar di Indonesia. Didirikan pada 1 Februari 2003, organisasi ini secara aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, menolak upah murah, dan mengadvokasi pembatasan sistem alih daya (outsourcing).
