Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka potensi kenaikan produksi batu bara, di saat penguatan harga global imbas disrupsi rantai pasok karena perang di Timur Tengah.
Pemerintah sebelumnya memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) produksi batu bara dan nikel tahun ini untuk meningkatkan harga global yang lesu. Namun, sejak perang AS-Israel dengan Iran, harga batu bara mendapatkan momentum kenaikan.
"Kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus produksi kita juga harus banyak," ujar Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (8/6).
Bahlil mengatakan potensi kenaikan produksi itu agar pengusaha dan negara sama-sama mengambil keuntungan dari kenaikan harga komoditas batu bara. Nantinya, pemerintah akan memberikan relaksasi produksi yang terukur.
"Nah atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur, artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," tegas Bahlil.
Namun, Bahlil belum bisa menjelaskan berapa besar relaksasi yang akan diberikan. Dia hanya memastikan permintaan domestik tetap akan diutamakan.
"Kita tetap akan memperhatikan tingkat permintaan dunia dan harga. Kalau untuk domestik, pasti semuanya kita akan penuhi. Kalau domestik kan sekarang kan gak ada persoalan, terutama pada sektor PLN, kemudian pupuk, kemudian pada sektor industri yang lain," tegas Bahlil.
"Untuk harga global, kita akan melihat, kalau harganya bagus, ya kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Tujuannya kita juga ingin mendapatkan harga yang baik dan devisa kita bisa masuk," tambahnya.
Respons PengusahaIndonesian Mining Association (API-IMA) menyambut baik rencana Bahlil yang menyiapkan kebijakan relaksasi produksi batu bara. Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, menegaskan kebijakan relaksasi yang terukur ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
"Kebijakan relaksasi produksi ini menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar AS saat ini. Di satu sisi, kenaikan dolar memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar, sehingga pendapatan yang dikonversi ke Rupiah akan meningkat," kata Sari dalam keterangan tertulis, Senin (8/6).
Meski begitu, Sari mengungkapkan pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost). Menurutnya, relaksasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional.
"Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," ungkap Sari.
Sari menuturkan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Dengan begitu, relaksasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi keberlangsungan tambang di Indonesia.
Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan kebijakan relaksasi ini, akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.
"Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini menjadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting untuk mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," tutur Sari.
