Jakarta, VIVA – Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menegaskan dirinya tak segan melapor ke Presiden RI Prabowo Subianto jika ada menteri yang tidak menjalankan program terkait kesejahteraan buruh dengan baik.
Hal itu disampaikan Said usai dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juni 2026.
Sebagai penasihat khusus, Said menyadari dirinya bukanlah eksekutor yang bisa membuat kebijakan. Namun, dirinya tetap memiliki ruang untuk menganalisis kebijakan dan mengevaluasi kinerja menteri yang berkaitan dengan buruh.
"Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan karena penasihat presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau menteri enggak bekerja ya kita lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ucap Said kepada wartawan, dikutip Selasa, 9 Juni 2026.
Di sisi lain, Said Iqbal juga menyoroti tiga hal krusial terkait kesejahteraan buruh. Pertama, job security di mana harus ada kepastian kerja bagi masyarakat Indonesia.
"Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," tutur dia.
Kedua, income security atau kepastian pendapatan. Said berkomitmen memastikan para buruh mendapatkan upah yang layak. Ketiga, social security atau jaminan sosial.
"Tiga hal ini yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya kalau kita implementasikan di lapangan, satu dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang ketenagakerjaan," pungkas dia.
