Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Keempat tersangka tersebut yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison, Sekretaris Disdikbud Muara Enim Abi Nurwardani, Adi Triadi yang merupakan pihak swasta sekaligus keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.
Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026 di Jakarta dan Sumatera Selatan.
Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triadi terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Ketiganya mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol.
Saat digiring petugas menuju kendaraan tahanan, mereka memilih tidak memberikan komentar meski dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan.
Sementara itu, Cory Erin Hardi lebih dahulu dibawa ke Rutan KPK pada siang hari. Ia juga tidak memberikan keterangan kepada media.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai serta beberapa rekening bank dengan total saldo sekitar Rp2 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, sejumlah rekening yang diamankan diduga digunakan untuk menampung aliran dana hasil praktik suap.
Menariknya, rekening tersebut disebut menggunakan nama pihak lain, mulai dari office boy hingga pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, ada juga menggunakan rekening-rekening lainnya,” kata Budi kepada wartawan.
KPK juga menduga para penerima suap menggunakan modus buka-tutup rekening untuk menyamarkan jejak transaksi. Rekening baru dibuka setelah dana pada rekening sebelumnya telah didistribusikan.
“Para pihak menyiapkan rekening penampungan untuk menampung dugaan penerimaan dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Budi.
Penyidik KPK kini terus mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. []
