jpnn.com, JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Senin (8/6/2026).
Koordinator Lapangan (Korlap) sekaligus Humas KAPAK Al Maun mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mendesak BPK RI agar melakukan audit investigatif terhadap dugaan permasalahan kredit perbankan yang melibatkan Kalla Group.
BACA JUGA: Massa Desak KPK Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Atas Pinjaman ke Bank Himbara
"Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan publik agar lembaga negara melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan kredit bermasalah yang nilainya disebut mencapai puluhan triliun rupiah," ujar Al Maun.
Dalam aksi jilid 3 tersebut, pihaknya mendesak BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap dugaan kredit macet yang dilakukan Kalla Group.
BACA JUGA: Aksi, Massa Desak KPK Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar di Proyek PLTA Poso
Dari Dokumen keuangan dan rekam jejak penyaluran kredit perbankan nasional, kata dia, KAPAK membongkar sebuah fakta yang kontras, imperium bisnis Kalla Group, justru hidup dan bernapas dari kucuran dana segar bank-bank milik negara (BUMN) dengan catatan agregat menunjukkan eksposur utang Kalla Group di berbagai bank pemerintah menyentuh angka fantastis Rp 30,33 triliun.
Angka tersebut diduga mengalir ke beberapa Perusahaan di bawah naungan Kalla Group yakni, PT Poso Energi (Rp 9,6 triliun), PT Kerinci Merangin Hidro (Rp 3,44 triliun), PT Bumi Infrastruktur Maritim (Rp 11 miliar), dan PT Bukaka Tehnik Utama senilai Rp 15,93 triliun.
BACA JUGA: Gelar Aksi di BPK RI, Massa Desak Audit Investigatif Dugaan Kredit Macet Kalla Group
Aksi yang awalnya berlangsung tertib mulai memanas ketika massa melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan lemahnya pengawasan terhadap sektor perbankan.
Asap hitam dari pembakaran ban sempat menutupi area depan kantor BPK RI membuat situasi semakin tegang.
Adu mulut antara peserta aksi dan aparat tidak dapat dihindarkan. Massa menilai tuntutan mereka harus segera diterima dan didengar langsung oleh pihak BPK RI serta menanyakan perkembangan pengusutan dugaan Kredit Bermasalah Kalla Group di Bank Himbara yang sudah disampaikan KAPAK pada aksi sebelumnya.
Setelah dilakukan negosiasi antara koordinator lapangan aksi dengan aparat kepolisian, situasi dapat dikendalikan.
Massa kemudian kembali ke titik aksi dan melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi secara bergantian.
Tidak lama kemudian, perwakilan peserta aksi diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen dan tuntutan kepada perwakilan BPK RI serta menanyakan perkembangannya.
Al Maun mengatakan untuk menindaklanjuti informasi, dokumen serta laporan yang telah disampaikannya, BPK RI menyampaikan seluruh materi yang telah diserahkan oleh Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) pada saat aksi sebelumnya, saat ini telah diteruskan kepada tim/unit pemeriksaan untuk dilakukan penelaahan dan pendalaman lebih lanjut sesuai dengan kewenangan, mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk diketahui, KAPAK menegaskan aksi yang sudah beberapa kali ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap dugaan permasalahan kredit perbankan yang dinilai perlu mendapatkan audit dan pemeriksaan secepatnya dan terbuka.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian hukum dan kepastian pemeriksaan yang terbuka kepada publik," ujar Al Maun.
BPK RI, kata dia, harus menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat dengan melakukan audit investigatif secara menyeluruh dan independen.
"Jangan sampai dana perbankan yang bersumber dari kepercayaan masyarakat justru menjadi beban yang pada akhirnya ditanggung publik," tegas Al Maun.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
