JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito berharap tunggakan bagi 23 juta peserta BPJS segera dihapus melalui Perpres.
Adapun total iuran yang ditunggak oleh 23 juta peserta BPJS itu mencapai Rp 14 triliun.
"Kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," ujar Prihati dalam rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Prihati mengatakan, jika tunggakan dihapuskan, maka otomatis BPJS Kesehatan tidak akan mendapatkan uang.
Baca juga: Tekor Rp 2 Triliun Tiap Bulan, BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar Tahun Depan
Hanya saja, kata dia, BPJS akan lebih untung karena mengalihkan kepesertaan ke mereka yang mampu membayar iuran.
"Dan ini kita akan berharap segera ditandatangani," ucapnya.
Lalu, untuk menjaga sustainability dana JKN, BPJS akan melakukan manajemen kepesertaan berbasis data.
Prihati menyebut BPJS akan segera menjangkau perluasan cakupan kepesertaan dengan berbagai macam program, termasuk mengoptimalisasikan peran pemda demi mendapat outcome yang lebih luas.
Baca juga: Menkes Sentil Orang Kaya Ingin Dapat Servis BPJS Kesehatan Lebih Baik dari yang Miskin
"Kemudian mereka yang belum aktif kita akan berusaha aktivasi dan retensi peserta dengan memastikan untuk mendapatkan haknya dengan program-program Mobile JKN, Jelita, dan lain-lain," jelas Prihati.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
