Saat ini, pasar obat herbal global terus tumbuh dan diproyeksikan mencapai 600 miliar dolar AS pada 2030. Meskipun Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, perusahaan seperti PT Kalbe Farma Tbk menilai pengembangan obat berbahan alam—baik obat herbal maupun fitofarmaka—tidaklah sederhana.
Dari sisi industri, tantangan utama dalam pengembangan obat berbahan alam adalah menjaga konsistensi kualitas bahan baku dan kandungan zat aktif. Selama ini, kualitas tanaman sangat dipengaruhi oleh proses budidaya, iklim, hingga pengolahan pascapanen.
Selain itu, pembuktian keamanan dan manfaat melalui riset serta uji klinis juga membutuhkan waktu, sumber daya, dan investasi yang cukup besar. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur Kalbe Consumer Health Tunghadi Indra, Jumat (5/6/2026).
Indonesia sesungguhnya memiliki modal potensi biodiversitas yang sangat besar, dengan lebih dari 31.750 spesies tumbuhan. Sekitar 9.600 spesies di antaranya berpotensi menjadi tanaman obat. Kekayaan alam Indonesia ini hanya kalah dari Brasil. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 20 produk fitofarmaka yang memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
”Di sisi lain, persepsi pasar juga masih menjadi tantangan karena produk herbal sering dibandingkan langsung dengan obat kimia, baik dari sisi kecepatan efek maupun harga. Meski demikian, kami melihat kesadaran masyarakat terhadap produk herbal berbasis sains terus berkembang. Ini menjadi peluang positif ke depan,” ucap Tunghadi.
Secara terpisah, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Agung Sunusi menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan dalam obat berbahan dasar alam. Jika telah teruji klinis setara dengan obat modern, produk ini dapat memberikan keamanan, khasiat yang tervalidasi secara ilmiah, dan risiko efek samping yang lebih rendah. Keunggulan ini mampu mendorong kemandirian bahan baku obat nasional dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati Nusantara.
Akan tetapi, hingga kini masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyediaan bahan baku dan budidaya. Kebutuhan simplisia atau ekstrak tertentu, misalnya, masih banyak bergantung pada impor sehingga memicu kerentanan rantai pasok. Standardisasi juga sulit dilakukan karena iklim tropis Indonesia menyebabkan bervariasinya kandungan senyawa aktif pada tanaman.
”Hal ini membuat standardisasi bahan baku, termasuk memastikan lingkungan dan metode tanam yang konsisten, menjadi sangat kompleks,” ujarnya.
Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian terus mempercepat pengembangan dan integrasi agar fitofarmaka—obat modern asli Indonesia—dapat diresepkan oleh dokter dan dibiayai oleh BPJS Kesehatan. ”Namun, realisasi di lapangan masih terbatas. Cakupan produk obat bahan alam terstandar dan fitofarmaka dalam skema klaim BPJS belum semasif obat kimia konvensional,” ucap Agung.
Agung menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan fitofarmaka nasional, terutama di sektor hulu, untuk penyediaan bahan baku tanaman obat yang berkualitas, berkelanjutan, dan terstandar. Kementerian Pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong hilirisasi agar komoditas tanaman obat dapat terserap oleh industri obat modern berbasis bahan alam.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan sentra tanaman obat, pembinaan budidaya sesuai good agricultural practices (GAP), penyediaan benih unggul, penguatan kelembagaan petani, pengembangan basis data nasional tanaman obat, hingga kolaborasi lintas kementerian dalam Satgas Percepatan Fitofarmaka. Kementerian Pertanian juga mendukung integrasi data dari hulu ke hilir agar industri memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang konsisten, baik dari segi mutu maupun volumenya.
Menurut Agung, strategi utama kementeriannya dalam memperkuat rantai pasok bahan baku adalah membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari petani hingga industri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan kawasan sentra tanaman obat berbasis korporasi petani.
Selain itu, pemerintah juga menstandardisasi proses budidaya dan pascapanen, memperkuat kemitraan petani dengan industri, meningkatkan kapasitas SDM petani, serta mendigitalisasi data produksi dan distribusi bahan baku.
Kementerian juga mendorong penerapan GAP, good handling practices (GHP), dan keterlacakan (traceability) bahan baku agar memenuhi standar industri fitofarmaka. Pemerintah telah menyusun target produksi tanaman obat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target ini diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan baku fitofarmaka. Dalam peta jalan (roadmap) hilirisasi fitofarmaka nasional, petani tanaman obat berperan penting sebagai penyedia bahan baku utama.
Beberapa wilayah telah dikembangkan sebagai sentra prioritas, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Sumatera Barat dan Kalimantan. Komoditas prioritas yang ditanam meliputi temulawak, jahe, kunyit, kencur, kapulaga, sambiloto, dan lengkuas. Wilayah-wilayah tersebut diproyeksikan menjadi pemasok utama bahan baku bagi industri fitofarmaka nasional.
Tunghadi menambahkan, Kalbe akan terus mendukung pengembangan produk kesehatan berbahan alam. ”Sejalan dengan tujuan Kalbe, yakni ’Bersama Sehatkan Bangsa’ dan Improving Health for a Better Life, kami melihat pengembangan produk berbahan alam bukan sekadar peluang industri, melainkan juga bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap solusi kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau,” ucapnya.
Dibandingkan dengan China atau India, skala industri dan ekspor fitofarmaka Indonesia saat ini masih relatif kecil. Namun, penerimaan global terhadap produk obat alami (natural medicine) yang berbasis bukti ilmiah (scientific evidence) mulai meningkat di sejumlah negara.
”Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk kesehatan berbahan alam, didukung oleh kekayaan biodiversitas dan budaya penggunaan herbal yang sudah sangat kuat di masyarakat. Kami melihat pasar herbal di Indonesia juga terus menunjukkan perkembangan positif,” kata Tunghadi.
Kami melihat market herbal di Indonesia juga terus berkembang positif.
Seiring dengan perkembangan tersebut, kesadaran masyarakat dinilai terus meningkat. Saat ini, konsumen tidak hanya mencari produk yang alami, tetapi juga aman, berkualitas, berkhasiat dengan dukungan bukti ilmiah, serta tetap terjangkau.
”Oleh karena itu, bagi Kalbe, pengembangan produk berbahan alam dilakukan secara bertahap dan berbasis sains. Kami terus melakukan riset, pengembangan, serta edukasi untuk menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar kualitas yang baik,” ucapnya.
Salah satu anak perusahaan Kalbe yang memproduksi obat berbahan alam adalah PT Bintang Toedjoe. Tahun lalu, perwakilan World Health Organization-International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (WHO-IRCH) berkunjung ke Bintang Toedjoe dan mengapresiasi komitmen pelaku industri dalam memproduksi obat herbal Indonesia yang berkualitas tinggi.
Bintang Toedjoe dinilai telah memenuhi standar nasional dan internasional. Seluruh fasilitasnya telah tersertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001.
