Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap kemungkinan terulangnya krisis moneter 1998. Namun, ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan periode krisis tersebut.
Menurut Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dan kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko kurs.
"Sama nggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar itu ialah flexible exchange rate," kata Chatib Basri dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).
Berdasarkan data Bloomberg pada Selasa pagi (9/6), nilai tukar rupiah menyentuh Rp 18.058 per dolar AS. Meski demikian, Chatib Basri menilai pelemahan tersebut tidak otomatis menciptakan tekanan sistemik seperti yang terjadi pada krisis 1998.
Ia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat menengah atas maupun pelaku usaha saat ini telah jauh lebih terbiasa mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar. Mereka yang memiliki kebutuhan pembayaran dalam dolar AS umumnya sudah menyiapkan instrumen perlindungan sejak awal.
"Di kelompok yang atas, terutama menengah atas, itu sebetulnya depresiasi rupiah sudah diantisipasi sejak lama. Mereka yang punya anak sekolah di luar negeri itu sudah taruh rupiahnya di dalam dolar. Dia sudah hedge. Company, dia sudah hedge," ujarnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan situasi pada 1998 ketika banyak perusahaan memiliki utang dalam dolar AS, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah. Ketika nilai tukar anjlok, beban utang melonjak dan memicu kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
"Jadi ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya di dalam rupiah sehingga kredit macet atau NPL-nya naik," kata Chatib.
Menurut dia, sistem nilai tukar yang fleksibel saat ini memungkinkan masyarakat dan dunia usaha melakukan penyesuaian lebih dini terhadap risiko pelemahan rupiah. Dengan demikian, potensi dampak sistemik dapat ditekan.
Meski begitu, Chatib Basri mengingatkan bahwa tekanan akibat depresiasi rupiah tetap berpotensi dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah. Pasalnya, pelemahan kurs dapat meningkatkan harga bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi bahan utama produksi tahu dan tempe.
"Persoalan yang akan muncul adalah di lower middle income. Kenapa? Karena efek dari efek dari harga kedelai yang akan membuat harga tahu dan tempe mungkin naik. Mi instan nanti akan naik," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan inflasi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Chatib Basri tetap optimistis perekonomian Indonesia tidak akan masuk ke jurang resesi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% hingga 5% masih tergolong baik, jika dibandingkan dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian.
"Orang boleh berdebat angkanya 5,6% atau 5,1%, 4,7%, berapapun angkanya itu tidak negative growth. Jadi saya bilang bahwa ekonomi kita kalau bicara dari global standar, 4,5% sampai 5% is not bad at all di saat dunia seperti ini," kata Chatib.
Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah ancaman krisis seperti 1998, melainkan bagaimana memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar.
