Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten masih menyisakan polemik berkepanjangan. Di saat proses pergantian kepemimpinan partai di berbagai daerah berjalan relatif lancar pascamuktamar X PPP, kondisi berbeda justru terjadi di Banten.
Founder dan Direktur Eksekutif Poros Politik Zillennial (PorsaZ) Nukman Paluti menilai persoalan yang terjadi tidak lagi sekadar menyangkut pergantian pengurus semata, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi organisasi dan arah masa depan PPP di Banten.
"Di banyak daerah, pergantian kepemimpinan PPP pasca Muktamar X berjalan relatif mulus. Para ketua wilayah yang tidak lagi mendapat mandat memilih legawa menerima keputusan partai dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pengurus baru yang telah memperoleh legitimasi organisasi," kata Nukman dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:480 Personel Polisi Dikerahkan Amankan HUT GRIB Jaya di Istora SenayanBaca juga: PARTAI KECOA, SIMBOL PERLAWANAN GEN Z
Namun, situasi berbeda masih terlihat di Banten. Hingga pertengahan 2026, nama Subadri Ushuludin masih muncul sebagai pihak yang mengklaim diri sebagai Ketua DPW PPP Banten, meskipun Dewan Pimpinan Pusat PPP telah menetapkan Neng Siti Julaiha sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.Lihat juga: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun
Kondisi tersebut, kata Nukman, memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai alasan di balik kuatnya resistensi terhadap proses pergantian kepemimpinan yang telah diputuskan partai. Di sisi lain, perdebatan mengenai legitimasi kepengurusan sebenarnya telah memperoleh pijakan hukum yang cukup jelas.
Kepengurusan hasil Muktamar X PPP yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum sejak 6 Oktober 2025. "Dengan kata lain, negara telah memberikan pengakuan terhadap kepengurusan tersebut," ujarnya.
Baca Juga:Fenomena AshariDalam praktik politik kepartaian, pengesahan pemerintah menjadi dasar penting bagi seluruh struktur organisasi untuk menjalankan roda partai. Karena itu, banyak DPW PPP di berbagai provinsi memilih mengikuti keputusan DPP dan melanjutkan konsolidasi organisasi tanpa menunggu seluruh proses gugatan hukum selesai.Nukman menjelaskan, di bawah kepemimpinan Neng Siti Julaiha, berbagai agenda konsolidasi organisasi terus berjalan. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) telah dilaksanakan, disusul Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
Dari delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada, hanya dua daerah yang belum sepenuhnya bergabung dalam konsolidasi, yakni Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sementara enam DPC lainnya telah mengikuti struktur kepemimpinan baru.
Bagi sebagian kader, fakta tersebut menjadi indikator bahwa legitimasi politik Neng Siti Julaiha di tingkat akar rumput mulai terbentuk dan mendapatkan dukungan nyata dari struktur partai di daerah. Meski demikian, konflik belum sepenuhnya berakhir.
Salah satu simbol yang masih menjadi sorotan adalah belum diserahkannya aset serta penguasaan kantor DPW PPP Banten oleh kubu lama. Persoalan ini dinilai berbeda dengan sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang relatif lebih cepat menyelesaikan proses transisi kepengurusan pasca muktamar.
Baca Juga:Sosok Brigpol Arya Supena, Anggota Polda Lampung yang Tewas Ditembak Pencuri MotorMenurut Nukman, konflik yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai sengketa secara kepartaian, tetapi juga mencerminkan pertarungan antara dua model kepemimpinan yang berbeda. Neng Siti Julaiha dikenal sebagai kader yang tumbuh melalui proses panjang di internal PPP. Karier politiknya dimulai dari DPRD Kabupaten Lebak, kemudian berlanjut menjadi anggota DPRD Provinsi Banten serta dipercaya memimpin DPC PPP Kabupaten Lebak. Pada Pemilu 2024, Neng Siti Julaiha berhasil mencatatkan performa politik yang cukup menonjol dengan menembus jajaran calon terpilih DPR dari Daerah Pemilihan Banten I yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
PPP bahkan berhasil menempatkan diri pada posisi perolehan kursi kelima dari enam kursi yang tersedia di dapil tersebut. Meski capaian itu tidak berujung pada kursi di Senayan akibat PPP secara nasional gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4, perolehan suara yang diraih dinilai menunjukkan kuatnya basis dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun di tingkat akar rumput.
Baca Juga:Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan DisinformasiSebaliknya, perjalanan politik Subadri Ushuludin menempuh jalur yang berbeda. Ia memulai karier politiknya di Partai Golkar dan menghabiskan lebih dari satu dekade membangun karier politik dari tingkat kecamatan hingga menjadi pengurus penting Golkar Kota Serang.
Subadri juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang sebelum akhirnya bergabung dengan PPP pada periode 2020–2021. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten sebelum kemudian memimpin partai secara definitif.
"Perbedaan latar belakang tersebut tentu jelas mempengaruhi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak," tegas Nukman.Dalam pandangan Nukman, legitimasi dalam dunia politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh hasil kerja dan capaian elektoral. Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Subadri menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Pada Pemilu 2024, PPP Banten mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Provinsi Banten dari lima kursi menjadi empat kursi, meskipun jumlah kursi parlemen provinsi meningkat dari 85 menjadi 100 kursi. Konsekuensinya, PPP kehilangan kemampuan untuk membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan Partai lain dalam satu fraksi gabungan.
Baca Juga:Ratusan WNA Sindikat Judol Internasional Dipindahkan, Brimob Bersenpi Siaga di Hayam Wuruk PlazaCatatan tersebut mestinya menjadi bahan refleksi bagi banyak kader. Sebagian menilai PPP membutuhkan wajah baru, energi baru, serta pendekatan politik yang lebih adaptif untuk menghadapi verifikasi partai dan Pemilu 2029 mendatang.
"Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang paling keras mempertahankan posisi, melainkan siapa yang paling mampu membangun kembali kekuatan PPP di Banten," tandas Nukman.
#nasional
