Sekelompok anak tampak riang gembira berenang di Waduk Melati pada Kamis (7/5/2026) siang. Sebagian dari mereka berenang sambil bertelanjang dada. Seragam sekolah dan tas diletakkan begitu saja di tanggul waduk. Kondisi air yang jauh dari kata bersih tidak menyurutkan niat mereka untuk menceburkan diri. Canda tawa pun mengalir memecah gerahnya siang itu.
Waduk Melati yang terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memiliki peranan penting sebagai pengendali banjir bagi wilayah sekitarnya. Fungsinya sangat krusial, serupa dengan peran Kanal Banjir Barat yang melintas di wilayah yang sama.
Lokasinya tersembunyi di balik lanskap gedung-gedung pencakar langit di sepanjang jalan protokol Jenderal Sudirman dan kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya rekam jejak pembangunan Waduk Melati?
Pembangunan Waduk Melati digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1966. Kisah pendirian waduk pengendali banjir ini diawali dengan proses relokasi sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekitar 1.000 keluarga.
Dalam artikel berjudul ”Pengikisan Tanggul yang Mengakibatkan Terganggunya Keseimbangan” (Kompas, 11 November 1971), unsur pimpinan Kopro Banjir DKI Jaya, Supardi, mengatakan, Waduk Melati sangat diperlukan karena daya tampung Kali Cideng yang makin terbatas. Apabila aliran dari Kali Gresik penuh, Kali Cideng tak akan mampu lagi menampungnya. Oleh karena itu, Waduk Melati dibangun untuk menambah kapasitas parkir air. Namun, guna mewujudkan megaproyek ini, sekitar 2.000 keluarga harus direlokasi terlebih dahulu.
Pada 1970, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin membeli 50 hektar lahan di Kampung Pedongkelan, Desa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan tersebut disiapkan secara khusus untuk merelokasi warga yang selama ini bermukim di calon lokasi Waduk Melati.
Pemindahan dilakukan secara bertahap dengan nilai ganti rugi yang dinilai menguntungkan warga. Encih (64), warga Dukuh Pinggir Gang IV, Kebon Melati, Tanah Abang, menjadi salah satu saksi hidup sejarah proyek ini. Keluarganya turut direlokasi demi memuluskan pembangunan waduk.
Kampung halaman Encih dahulu bernama Kotabumi Ujung, Gang IV, Kebon Sayur. Kini, sisa lahan kampung tersebut banyak dimanfaatkan oleh pedagang kecil yang mengais rezeki di kawasan Tanah Abang. Lokasinya tepat di belakang Hotel Indonesia, jauh sebelum pusat perbelanjaan modern dan apartemen menjamur di kawasan tersebut.
Saat itu, warga bersedia digusur karena ganti rugi yang sepadan serta keinginan kuat untuk bisa hidup terbebas dari banjir yang rutin melanda sejak 1960-an. Sebelum diubah menjadi waduk, area itu merupakan aliran sungai kecil yang dikenal oleh warga sekitar dengan nama Sungai Kopro.
”Pada tahun 1971, kami direlokasi ke Cengkareng. Namun, kami cuma bertahan setahun di sana karena tempatnya sepi dan airnya asin. Tanah relokasi akhirnya kami jual, lalu pindah ke sini lagi, tetapi letaknya bukan di area proyek waduk,” tutur Encih saat ditemui di rumahnya di tepi Waduk Melati, Selasa (13/3/2018).
Menurut Encih, warga yang direlokasi saat itu masing-masing memperoleh lahan pengganti seluas 500 meter persegi di Cengkareng. ”Kandang ayam dihitung, pohon-pohon juga dihargai (diganti rugi),” ujarnya (Kompas, 12/3/2018).
Akibat adanya sengketa kepemilikan di lahan relokasi, hingga tahun 1976 baru sekitar 1.000 keluarga yang berhasil dipindahkan. Imbasnya, dari 8 hektar lahan yang semula disiapkan untuk pembangunan waduk, baru sekitar 4 hektar yang bisa dibebaskan.
Perjalanan Waduk Melati rupanya tak seindah namanya. Waduk seluas 3,5 hektar yang dibangun dengan susah payah antara kurun waktu 1966 dan 1980-an ini, sejak awal diplot sebagai bagian dari Proyek Banjir Jakarta. Faktanya, waduk ini sempat tidak berfungsi maksimal. Alih-alih menjadi ujung tombak pengendali banjir, area waduk justru kerap dipenuhi tumpukan sampah, mulai dari kantong plastik hingga styrofoam, yang menutupi seluruh permukaan air.
Masalah kian pelik dengan tingginya sedimentasi atau pendangkalan. Sekalipun sempat diturap beton pada periode 1991-1993, tidak ada upaya pengerukan berskala masif yang dilakukan saat itu.
Puncaknya terjadi pada Januari 2013 kala bencana banjir besar menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta. Kawasan vital seperti Bundaran Hotel Indonesia, Balai Kota DKI, hingga Istana Kepresidenan tak luput dari kepungan air. Bencana ini diperparah dengan jebolnya tanggul di Jalan Latuharhari. Naas, dua nyawa melayang saat air bah merendam rubanah (basement) Gedung UOB Plaza di Kelurahan Kebon Melati, yang berjarak tak jauh dari waduk.
Tragedi tersebut seolah menampar sekaligus menyadarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan vitalnya fungsi pemeliharaan waduk dan sungai. Merespons hal itu, program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) akhirnya diluncurkan. Pencanangannya dilakukan langsung di Waduk Melati oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo, pada 11 Desember 2013.
Proyek ini menjadi titik tolak pengerukan terhadap 12 waduk dan sejumlah sungai penting di Ibu Kota. Pada program JEDI Tahap I yang menelan biaya mencapai Rp 284 miliar, pengerukan difokuskan secara paralel di Waduk Melati, Kali Ciliwung, Cideng Hulu, serta Kali Gunung Sahari.
Sejak inisiatif itu dicanangkan, pengerukan endapan di Waduk Melati mulai dilakukan secara rutin dan berkala. Merujuk pada arsip foto Kompas, pengerukan besar yang melibatkan deretan alat berat kembali digencarkan pada periode September 2022 hingga Februari 2023. Upaya normalisasi tersebut terbukti sukses mendongkrak kapasitas daya tampung Waduk Melati hingga mencapai 15.000 meter kubik.
Kini, persoalan sampah, pendangkalan, serta bau tak sedap di Waduk Melati perlahan berhasil diurai. Upaya revitalisasi panjang ini pada akhirnya mengembalikan fungsi vital waduk sebagai kantong parkir air sekaligus pengendali banjir. Penataan area sekitarnya pun turut menambah pesona estetika tata kota.
Kendati secara harfiah tidak ”harum mewangi”, Waduk Melati kini telah kembali ke fungsi utamanya dan tetap memancarkan daya tarik sebagai oase penyelamat di tengah impitan belantara beton Jakarta.
