Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran di sektor ritel. Produk-produk yang bergantung pada impor, mulai dari fesyen, sepatu, tas hingga elektronik, berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya pengadaan barang.
Pelaku usaha menilai dampak depresiasi rupiah belum sepenuhnya tecermin pada harga jual saat ini. Sebagian peritel masih mengandalkan stok lama yang dibeli dengan kurs lebih rendah. Namun, tekanan diperkirakan akan meningkat ketika persediaan tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pemesanan baru dengan kurs yang lebih mahal.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan harga sejumlah barang ritel sebenarnya telah mengalami penyesuaian sejak awal tahun, salah satunya akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan stok barang menjadi lebih terbatas.
“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang import susah masuk. Barang import susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pelemahan rupiah akan makin terasa ketika pelaku usaha memasuki siklus pembayaran impor berikutnya.
“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.
Budihardjo memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum menunjukkan perbaikan.
“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.
Sejauh ini, peritel masih berupaya menahan kenaikan harga melalui efisiensi, negosiasi dengan pemasok, serta peningkatan porsi produk lokal. Namun, ruang untuk menyerap kenaikan biaya dinilai makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.
Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah berupaya menekan dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang konsumsi.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan terhadap konsumen tidak makin besar.
“Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi. Memang kita harapannya tidak naik,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).
Menurut Budi, salah satu cara untuk meredam tekanan kurs adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan devisa untuk impor dan penerimaan devisa dari ekspor.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter dengan sejumlah negara guna mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Salah satunya dilakukan dengan Filipina melalui pertukaran komoditas abaca dengan tekstil serta iron ore dengan baja senilai US$350 juta.
Dia berharap pola serupa dapat diperluas ke lebih banyak negara.
“Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar, karena dengan imbal dagang bisa membantu itu,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang relaksasi untuk sejumlah komoditas tertentu guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.
Ekonom menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi yang dijual di pusat perbelanjaan. Tekanan juga menjalar ke industri domestik yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hubungan antara pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang ritel tergolong kuat.
“Memang korelasinya kuat, pelemahan rupiah ini terhadap kenaikan harga barang-barang di ritel. Bukan hanya dalam konteks dia harga barang konsumsi atau barang jadi impor. Tapi juga dalam barang-barang yang diproduksi di domestik tapi dia bergantung pada bahan baku dari luar,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Akibatnya, setiap pelemahan kurs akan langsung meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual.
Faisal juga menilai dampak terhadap konsumsi tidak akan merata. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih rendah cenderung lebih rentan mengurangi belanja ketika harga barang naik.
“Spending per kapita per bulannya itu Rp4 juta ke bawah. Itu gampang sekali turun karena dia sangat-sangat presensitif akan mengurangi pasti konsumsinya terhadap barang-barang yang mengalami kenaikan harga, termasuk karena pelemahan rupiah, nilai tukar,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada produk fesyen dan elektronik, tetapi juga barang kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor.
“Kalau hanya fashion masih bisa ditahan karena orang beli baju impor bukan tiap hari tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pangan impor seperti terigu,” ujarnya.
Esther menambahkan pelemahan rupiah juga menekan ruang fiskal pemerintah karena meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri dalam rupiah.
“Kondisi APBN juga bengkak karena utang luar negeri makin besar nilainya sehingga memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi pasar karena belanja pemerintah juga harus ditekan,” kata Esther.
Menurutnya, sektor yang paling rentan menghadapi tekanan kurs adalah usaha yang mengandalkan barang jadi impor maupun bahan baku impor, terutama di industri fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan.
Di sisi lain, daya beli kelas menengah juga berpotensi tertekan akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, beban utang, dan perlambatan pendapatan.
“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi barang impor dan bahan baku naik. Hal ini langsung diteruskan ke konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, dan elektronik,” ucapnya.
Karena itu, Esther menilai stabilisasi nilai tukar perlu diiringi langkah lain seperti penguatan disiplin fiskal, peningkatan ekspor, pengembangan sektor pariwisata, serta diversifikasi pasar ekspor agar tekanan terhadap perekonomian domestik tidak makin besar.
