JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Koalisi MBG Watch Agus Sarwono menilai efisiensi dan evaluasi tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini masih sebatas omon-omon.
Hal tersebut disampaikan oleh Agus Sarwono dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Rabu (10/6/2026).
“Moratorium yang dimaksud di sini harusnya itu kan sebetulnya berhenti dulu operasional dapur. Percuma ketika operasional dapur masih berjalan, efisiensi anggaran tidak akan terjadi,” ucap Agus Sarwono.
“Kami sebetulnya sudah mengingatkan sejak tahun lalu, teman-teman masyarakat sipil sudah mengingatkan sejak program ini berlangsung. Bahwa ada persoalan loh dalam tata kelola makan bergizi gratis ini, regulasinya belum ajeg.”
Baca Juga: Luhut sebut MBG Dorong Pertumbuhan UMKM dan Lapangan Kerja: Cukup Signifikan
Antara lain, kata Agus, BGN selama 10 bulan bekerja tanpa peraturan presiden dalam pengelolaan program MBG. Bahwa kemudian ada Perpres yang tersedia itu ketika di awal program, itu baru terkait pendirian badan yang isinya adalah tugas dan fungsi.
“Lembaga yang benar-benar baru lahir, belum balita nih, belum 5 tahun ini, diminta untuk mengelola Rp71 triliun ketika 2025. Sementara sistemnya itu belum kuat, akuntabilitasnya belum kuat, transparansinya belum kuat, begitu ya, programnya belum kuat, pengendalian konflik kepentingannya belum kuat,” ujar Agus.
“Jadi, ini yang terjadi sebetulnya kan, bahwa kemudian ada pengakuan dari internal BGN yang menunjukkan bahwa, oh ya di kami juga banyak yang mengelola dapur, ini kan persoalan. Bagaimana mungkin pengelola program itu kemudian mempunyai dapur, ini jadi aneh.”
Menurut Agus, seharusnya pemerintah memperkuat terlebih regulasi jika memang MBG menjadi program prioritas.
Baca Juga: JPU Bongkar Mens Rea dan Modus Pengkondisian Nadiem Makarim Dalam Korupsi Chromebook
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- bgn
- badan gizi nasional
- mbg
- makan bergizi gratis
- tata kelola mbg
- mbg watch
