JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan beban subsidi layanan Transjabodetabek yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus membengkak.
Ia menilai, besarnya subsidi tidak hanya disebabkan oleh tarif yang murah, tetapi juga karena Pemprov DKI turut menanggung biaya perawatan halte-halte yang berada di luar wilayah Jakarta.
“Dan memang sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian,” ujar Pramono saat ditemui di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Baca juga: Truk Terguling di Flyover Pesing Jakbar Telah Dievakuasi, Kemacetan Terurai
Pramono mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek.
Meski begitu, ia memastikan subsidi untuk layanan yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga itu tidak akan dihapus.
"Enggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan," ujarnya.
Pramono mencontohkan rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih bertarif Rp 3.500.
Menurut dia, tarif tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain menuju bandara.
"Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang Rp 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp 80.000, taksi rata-rata Rp 200.000. Kalau kemudian (tetap) Rp 3.500, untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," kata Pramono.
Baca juga: Wali Kota Bekasi Telepon Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Jangan Dicabut
Meski akan ada penyesuaian tarif, Pramono menegaskan kebijakan tersebut akan dihitung secara matang agar tidak membuat masyarakat kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi.
Menurut dia, transportasi umum memiliki peran penting dalam mengurangi kemacetan Jakarta, mengingat jutaan warga dari daerah penyangga setiap hari beraktivitas ke Ibu Kota.
"Prinsipnya, pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," ujarnya.
Pramono menambahkan, Pemprov DKI justru berencana menambah layanan transportasi umum agar semakin banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan angkutan publik.
"Bahkan transportasi umumnya akan kami tambah supaya habit atau behavior atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan kami lakukan," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
