JAKARTA, KOMPAS – Harga Pertamax dan Pertamax Green melambung 32 persen mulai Rabu (10/6/2026) karena harga minyak dunia yang masih belum stabil. Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 meningkat dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.
PT Pertamina Patra Niaga baru saja menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026). Penyesuaian harga ini diputuskan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator serta dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan harga minyak dunia serta harga keekonomian.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengemukakan, penyesuaian harga BBM nonsubisidi mengikuti regulasi yang berlaku. Keputusan ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth secara tertulis.
Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia. Pelayanan pada masyarakat dipastikan tetap berjalan baik.
“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga maupun aplikasi MyPertamina,” tutur Roberth.
Harga BBM bersubsidi masih tetap atau tidak mengalami kenaikan, baik jenis gasoline yaitu Pertalite serta BBM jenis gasoli, yakni Biosolar. Harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite senilai Rp 10.000 per liter serta Biosolar senilai Rp 6.800 per liter.
Sementara, harga BBM retail nonsubsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026 mengalami kenaikan, khususnya seri Pertamax. Harga awal Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 per liter naik menjadi Rp 16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) dengan harga awal Rp 12.900 per liter meningkat menjadi Rp 17.000 per liter. Harga Pertamax Turbo (RON 98) masih tetap dengan harga Rp 20.750 per liter.
Harga seri Dex juga masih tetap. Dexlite (CN 51) masih bertengger pada Rp 23.000 per liter, diikuti Pertamina Dex (CN 53) dengan harga Rp 24.800 per liter.
Roberth mengatakan, informasi lengkap mengenai harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com dan aplikasi MyPertamina. Masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai, kenaikan harga Pertamax tergolong terlambat dibanding jenis BBM nonsubsidi lainnya. Lonjakan harga Pertamax ini tidak bisa dihindari karena harga minyak dunia masih bertengger pada level sekitar 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Selain harga minyak dunia belum stabil, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih tertekan. Merujuk Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) per Selasa (9/6/2026), nilai tukar rupiah mencapai Rp 18.141 per dolar AS.
“Kalau soal dampak, ini pasti akan berdampak ke masyarakat, terutama kelas menengah yang sebenarnya termasuk golongan dengan daya beli cukup tinggi,” ucap Bisman.
Proporsi pengguna Pertamax hanya sekitar 15 persen, lebih rendah dengan Pertalite yang berkisar 70-80 persen. Secara umum, dampaknya tidak begitu terasa, berbeda dengan Pertalite jika naik Rp 1.000 saja, maka efek dominonya akan luar biasa.
“Kelas menengah yang diandalkan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli jadi tetap pengaruh pada segmen tertentu, khususnya kelas menengah yang daya belinya diandalkan. Secara makro, enggak banyak (dampak), sepanjang Pertalite masih dijaga harganya,” tutur Bisman.
Ketika ditanya soal potensi masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, Bisman mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi. Pergeseran ini sudah terjadi saat harga Dex naik, sehingga banyak pengguna yang bergeser ke solar dengan selisih harga hingga tiga kali lipat.
Dengan kondisi yang seperti ini, Pertalite pun sebenarnya secara ekonomi sudah layak naik karena beban subsidi yang luar biasa. Deviasi atau selisih harga beli dan subsidi terlalu besar, tetapi jika dinaikkan harganya, maka risiko terlalu besar.
“Risiko ekonomi akan terjadi inflasi, akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kenaikan harga barang, risiko sosial yang memungkinkan memicu terjadinya kerusuhan juga terjadi. Persoalan politik juga ada, sehingga pemerintah menghitung harga lebih baik tidak naik, tapi menjamin sosial politik,” ujar Bisman.
Secara terpisah, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, kenaikan harga Pertamax akan berdampak ke inflasi, meski angkanya kecil. Sebab, proporsi pengguna Pertamax hanya mewakili 10 persen volume BBM. Apabila dikombinasikan dengan Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite yang mengalami kenaikan harga sebelumnya, maka proporsinya hanya mewakili 14 persen volume.
Sementara itu, 86 persen yang diwakili Pertalite dan Bio-Solar belum mengalami kenaikan harga. Saat bersamaan, harga Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo justru sedikit menurun. Hal ini mengimbangi kenaikan Pertamax.
Kondisi lainnya, harga listrik dan gas elpiji yang tidak terkerek naik cukup membantu ekonomi secara keseluruhan. Namun, harga Pertalite dan elpiji subsidi bisa dinaikkan guna menyesuaikan inflasi.
“Yang perlu dipastikan adalah jangan sampai terjadi antrean panjang BBM dan elpiji. Ini akan berdampak psikologis dan bisa menimbulkan kepanikan. Lalu, nilai subsidi harus memperhitungkan kapasitas fiskal kita. Jangan sampai subsidi membuat APBN jebol dan melemahkan rupiah dan meningkatkan imported inflation,” tutur Wijayanto.
Ia mengusulkan, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi. Upaya ini tidak hanya mencakup BBM, tetapi seluruh subsidi.
Saat ini, banyak program perlindungan sosial dan subsidi yang mengakomodasi ragam harga komoditas, antara lain pupuk, elpiji, listrik, benih, BBM, beras, dan minyak goreng. Total nilainya mencapai Rp 900 triliun per tahun. Pemberian subsidi dilakukan secara terpisah, sehingga biaya operasional mahal dan tata kelola tumpang tindih.
Subsidi yang dilakukan berupa subsidi barang, alih-alih subsidi orang (targeted). Alhasil, subsidi kerap tidak tepat sasaran yang diperkirakan 30 persen tidak sesuai target. Belum lagi adanya isu pengawasan di lapangan yang buruk.
Ke depan, Wijayanto menambahkan, ragam program subsidi yang ada perlu direformasi. Program perlu ditempatkan dalam satu payung yang dikelola satu badan atau kementerian. Target subsidi diubah dari subsidi barang ke subsidi orang.
“Subsidi dilakukan secara adaptif, barang yang disubsidi tetap naik harganya, mengikuti inflasi. Ini penting untuk menghindari beban fiskal berlebih,” ucapnya.
Guna mencegah kecurangan, masyarakat menerima subsidi dalam bentuk transfer poin atau dana ke akun bank atau dompet digital. Hal ini hanya bisa digunakan untuk membeli produk-produk yang disubsidi.
“Perlu dilakukan pemutakhiran data penerima subsidi dan bantuan sosial yang diperbarui reguler. Pengawasan dan monitoring dilakukan dengan teknologi kecerdasan imitasi (AI) untuk mendorong tata kelola yang baik,” tutur Wijayanto.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa. Hal ini membuktikan ruang fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin menyempit.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun dan kebutuhan belanja masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” kata Bhima.
Selain itu, pelemahan nilai rupiah yang jatuh 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat. Harga minyak tinggi memang di luar faktor pemerintah, tetapi nilai tukar rupiah melemah ada dalam kendali pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga keduanya memiliki andil besar terhadap penyesuaian harga BBM.
“Begitu rupiah makin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga importasi BBM makin mahal dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi,” ujar Bhima.
Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menunjukkan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah. Imbasnya, belanja negara bertambah Rp 91,5 triliun, salah satunya makin berat biaya kompensasi ke Pertamina.
Dampak kenaikan harga Pertaman hingga 32 persen ke masyarakat akan menggerus daya beli kelompok menengah dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class). Jumlah penduduk rentan miskin bertambah, diikuti kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, serta jumlah PHK melonjak pada triwulan III-2026. Kriminalitas dan gejolak sosial dikhawatirkan meningkat.
