Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak ingin memperpanjang polemik mengenai pembagian beban subsidi layanan Transjabodetabek dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga Jakarta.
Menurut Pramono, yang terpenting saat ini adalah memastikan sistem transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah sekitar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya tidak mau berdebat urusan ada atau tidak yang berkontribusi. Tapi yang jelas, bahwa persoalan transportasi Jakarta dan daerah pendukungnya atau penyangga ini kita tangani secara lebih baik,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2026.
Meski demikian, ia mengaku tidak menutup kemungkinan apabila pemerintah daerah lain ingin turut membantu pembiayaan operasional layanan tersebut.
Pramono menyebut dukungan dari daerah penyangga tentu akan menjadi hal yang baik mengingat layanan Transjabodetabek tidak hanya digunakan warga Jakarta, tetapi juga masyarakat di kawasan aglomerasi.
“Ya, kalau ada yang mau ikut patungan, ya, saya, Alhamdulillah, banget. Tetapi kan memang mereka merasa bahwa ini kan kebutuhan Jakarta. Sebenarnya bukan kebutuhan Jakarta, ini kebutuhan bersama sebagai aglomerasi,” jelas Pramono.
Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Wali Kota Bekasi terkait persoalan tersebut. Dalam pembicaraan itu, Pemprov DKI Jakarta tetap menyatakan komitmennya untuk memberikan subsidi kepada layanan Transjabodetabek.
Namun demikian, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah skema pembiayaan agar nilai subsidi yang ditanggung tidak semakin membengkak.
Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah layanan Transjabodetabek koridor Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pramono menilai tarif yang saat ini dipatok sebesar Rp3.500 belum mencerminkan biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah.
“Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” ucap Pramono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan beban yang ditanggung Jakarta dalam pengelolaan Transjabodetabek tidak hanya berasal dari subsidi tarif. Pemprov DKI juga harus menanggung biaya pemeliharaan banyak halte yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta.
Karena itu, menurut Pramono, diperlukan pengelolaan yang lebih proporsional agar keberlangsungan layanan transportasi antardaerah tersebut tetap terjaga dan mampu melayani mobilitas masyarakat kawasan Jabodetabek secara berkelanjutan.
