REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi padi nasional menghadapi dinamika iklim tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan beras tetap aman dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah.
Inspektur Jenderal Kementan yang juga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Irham Warohian, mengatakan percepatan luas tambah tanam (LTT) menjadi strategi utama pemerintah dalam mempertahankan produksi padi selama periode Juni hingga September yang identik dengan meningkatnya risiko kekeringan.
“Peningkatan luas tambah tanam harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah percepatan tanam yang tepat, kita optimistis produksi padi tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Irham saat mengadakan Rapat Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Periode Juni–September 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, Kementan memfokuskan percepatan tanam di 10 provinsi sentra produksi padi nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Kesepuluh wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sehingga menjadi prioritas dalam upaya pengamanan produksi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Untuk mendukung percepatan tanam, Kementan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, hingga instansi teknis terkait. Penguatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) juga terus dilakukan agar pendampingan kepada petani berjalan optimal.
Selain itu, Kementan mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, mengintensifkan Gerakan Tanam (Gertam), serta melakukan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu dan tepat sasaran.
Menghadapi ancaman kekeringan, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan terdampak dan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih cepat. Upaya tersebut diperkuat melalui optimalisasi sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, sumur dangkal, pompanisasi, perpipaan, dan berbagai sumber air alternatif lainnya.
Di bidang teknologi budidaya, Kementan mendorong penggunaan varietas padi genjah dan toleran kekeringan seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Inpari, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan Cakrabuana yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan meski menghadapi tantangan musim kemarau.
Kementan juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau kondisi lahan pertanian. Selain itu, potensi lahan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pengembangan pertanian akan dioptimalkan melalui koordinasi dengan ATR/BPN untuk memperkuat Lahan Baku Sawah (LBS).
“Percepatan tanam adalah kunci menjaga kesinambungan produksi. Dengan kerja sama seluruh pihak, kita harus memastikan tidak ada lahan potensial yang menganggur dan setiap peluang tanam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Irham.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis target luas tambah tanam dan produksi padi nasional dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
