Jakarta: Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan menyalurkan kredit dengan persentase tertentu mengangkat sektor agraris nasional. Kebijakan ini untuk mendorong produktivitas pertanian guna mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
"Kalau dia memenuhi dengan persentase tertentu, kami berikan insentif yang namanya Giro Wajib Minimum (GWM)," ujar Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy Brando Hutabarat, dalam Economic Conference di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Rudy menjelaskan, BI melonggarkan kewajiban GWM bagi perbankan yang menyalurkan minimal 30 persen kreditnya ke UMKM dan klaster pangan. Lewat relaksasi ini, perbankan memiliki dana lebih besar untuk diputar ke sektor pertanian.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Freepik Aplikasi SIAPIK
Kendalanya, lanjut dia, banyak petani belum memenuhi syarat bank akibat tidak memiliki laporan keuangan yang rapi. BI akan turun tangan bertindak sebagai makcomblang digital menggunakan aplikasi SIAPIK untuk menyelesaikan masalah ini.
Aplikasi ini mencatat pengeluaran dan pemasukan petani secara otomatis hingga menghasilkan neraca rugi-laba yang sah. Hal ini untuk mempermudah bank menyetujui kucuran modal.
"Kami membuat suatu digital platform yang UMKM-UMKM itu bisa mencatat berapa pemasukannya berapa pengeluarannya secara otomatis," kata Rudy.
Langkah pembinaan diperkuat dengan mempertemukan pihak perbankan langsung kepada 322 klaster pangan binaan BI di seluruh Indonesia. Ketersediaan modal diyakini dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang merata di daerah.
"Tidak saja hanya mengendalikan inflasi tapi juga membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang tidak saja tinggi tetapi merata dan berkualitas," ujar Rudy.
