PALEMBANG, KOMPAS — Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax memicu gelombang kecemasan baru di tingkat akar rumput. Masyarakat khawatir lonjakan harga itu akan memicu efek domino yang memperparah tekanan ekonomi.
Tekanan itu terutama melalui potensi lonjakan permintaan Pertalite akibat perpindahan konsumen serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Di tengah situasi yang kian menghimpit, warga mendesak pemerintah memprioritaskan stabilitas harga kebutuhan dasar.
Kecemasan terhadap dampak kenaikan harga Pertamax terasa di sektor transportasi informal. Feri (40), pengemudi ojek daring asal Jalan Pertahanan, Plaju, Palembang, mengkhawatirkan kenaikan harga itu akan memaksa pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Akibatnya, durasi antrean pembelian Pertalite yang saat ini sudah mencapai 15-30 menit setiap kali pengisian berpotensi membengkak hingga satu jam.
Bagi pekerja seperti Feri, bertambahnya waktu antrean BBM berarti berkurangnya waktu kerja produktif. Jam operasionalnya yang semula mencapai 11 jam per hari berpotensi menyusut menjadi hanya 9-10 jam. Dengan demikian, pendapatannya pun terancam ikut menurun.
"Dengan bekerja 11 jam sehari, pendapatan bersih saya hanya Rp 50.000-Rp 100.000. Kalau waktu kerja terpangkas karena antrean BBM (bahan bakar minyak), pendapatan bersih saya bisa semakin berkurang. Itu akan sangat memberatkan di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik," ujar Feri, Rabu (10/6/2026).
Kekhawatiran Feri semakin beralasan mengingat biaya perawatan kendaraan operasionalnya telah meningkat lebih dulu. Harga oli sepeda motor, misalnya, naik dari sekitar Rp 50.000 menjadi Rp 80.000 per liter dalam tiga bulan terakhir.
Padahal, dalam sebulan Feri harus mengganti oli sepeda motornya dua kali. Menurut dia, jika perawatan tidak dilakukan secara rutin, risiko kerusakan kendaraan akan semakin besar. "Kalau tidak diganti, yang rusak justru sepeda motornya. Kami berharap pemerintah mendengar jeritan kami. Tolong prioritaskan stabilitas harga barang pokok dan BBM daripada memaksakan program lain yang tidak mendesak," katanya.
Tekanan serupa dirasakan Bambang Irawan (45), guru SD negeri yang tinggal di Lorong Hoktong, Plaju. Selama ini, demi mengejar waktu mengajar dan mengantar-jemput anak-anaknya, Bambang memilih menggunakan Pertamax untuk sepeda motornya. Namun, dengan kebutuhan mencapai tiga liter per hari, lonjakan harga Pertamax memaksanya ikut mengantre Pertalite.
"Jika bertahan menggunakan Pertamax, pendapatan saya tidak akan cukup. Apalagi biaya rumah tangga, seperti susu kaleng dan popok untuk anak kelima saya yang berusia dua tahun, rata-rata sudah naik sekitar 15 persen," tutur Bambang.
Bambang menilai dirinya dan sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. "Maka itu, kami berharap pemerintah bijaksana dengan menunda program yang tidak mendesak, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih, agar lebih fokus menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.
Dari sektor perdagangan, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu tekanan biaya di tingkat pedagang eceran. Maria (45), pemilik warung kelontong di Jalan Terusan, Kertapati, Palembang, mengaku berada dalam posisi sulit. Ia membutuhkan sekitar dua liter bensin setiap hari untuk kulakan barang dagangan dan mengantar anak ke sekolah menggunakan sepeda motor.
Jika tetap menggunakan Pertamax demi menghemat waktu dibandingkan mengantre Pertalite, Maria terpaksa menaikkan harga jual barang dagangannya untuk menutup kenaikan biaya operasional. Padahal, sejumlah barang dagangan di warungnya sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga.
Harga beras, misalnya, naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 16.000 per kilogram. Sementara itu, harga mi instan meningkat dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.000 per bungkus. Kenaikan harga tersebut telah berdampak pada penjualan. Penjualan beras yang biasanya mencapai 10 kilogram per hari kini turun menjadi sekitar 9 kilogram.
Jika harga kembali naik, Maria khawatir tingkat penjualan akan semakin menurun. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin usaha kecil seperti miliknya terancam gulung tikar.
"Kalau harga kebutuhan pokok terus naik sementara daya beli masyarakat terus menurun, usaha kecil seperti milik saya bisa gulung tikar. Modal yang semakin besar tidak sebanding dengan pendapatan," keluh Maria.
Sentimen terhadap kenaikan harga Pertamax juga disuarakan generasi muda. Astri (21), mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang mencapai hampir Rp 4.000 per liter.
Warga kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, itu cemas efek berantai kenaikan harga Pertamax akan menyulitkannya membiayai kuliah. Selama ini, ia bekerja sambilan sebagai guru honorer di sebuah SD swasta dan berjualan risoles untuk membiayai pendidikannya.
Kini, harga sejumlah bahan baku risoles, seperti tepung dan minyak goreng, telah meningkat. Sebaliknya, harga jual risoles sulit dinaikkan dari Rp 2.000 per buah.
Jika harga jual risoles dinaikkan, Astri khawatir penjualannya akan turun dari rata-rata 50 buah per hari. Karena itu, ia memilih mempertahankan harga jual meskipun margin keuntungannya semakin tipis.
Di sisi lain, untuk menekan pengeluaran harian, Astri sesekali rela mengorbankan waktu istirahatnya demi mengantre Pertalite. Namun, kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat antrean semakin panjang. Kondisi itu menjadi dilema bagi Astri yang sehari-hari mengandalkan sepeda motor untuk beraktivitas.
"Sekarang situasinya serba salah. Kalau mau hemat waktu dengan membeli Pertamax, pengeluaran membengkak. Kalau terus menggunakan Pertalite, banyak waktu terbuang untuk mengantre. Sementara itu, pekerjaan sampingan sebagai guru honorer dan berjualan risoles tidak bisa ditinggalkan. Semoga pemerintah lebih bijaksana agar situasi menjadi lebih baik," harap Astri.
