Jakarta, VIVA – Vice President Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengungkapkan alasan pihaknya akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax. Alasan utamanya adalah untuk menjaga ketersediaan stok.
Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi daripada harga BBM yang dijual di dalam negeri.
“Beberapa waktu kemarin itu masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini nggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya,” ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk “Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global” yang digelar di Universitas IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Saat itu, lanjut dia, Pertamina memahami posisi pemerintah yang sangat berat sebab harus menjaga daya beli masyarakat. Apabila saat itu Pertamina menyesuaikan harga BBM sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia, maka biaya produksi akan turut meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi penghambat pergerakan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, nggak? Tentu berat,” kata Sigit.
Oleh karena itu, Pertamina sempat menahan harga BBM nonsubsidi dari Maret 2026 hingga awal Juni 2026. Akan tetapi, langkah tersebut berdampak kepada kemampuan Pertamina untuk membeli BBM.
“Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah. Uang yang kami dapat (dari penjualan domestik) untuk membeli BBM di market (impor) tidak lagi mendapatkan volume yang sama,” ujar Sigit.
Selisih antara pendapatan dan pengeluaran Pertamina menyebabkan perusahaan minyak plat merah tersebut tidak lagi bisa mengimpor BBM dengan volume yang sama. Implikasinya adalah volume BBM yang diimpor oleh Pertamina terus menurun, sehingga berdampak pada stok BBM.
“Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini, sehingga ketersediaan produk energi di masyarakat akan menurun. Ketika ada puncak permintaan, kondisi ini (penurunan stok energi) akan menjadi masalah,” kata Sigit.
