Pemerintah Target Investasi Jumbo, DPR Usul Danantara Hadir dalam Pembahasan RAPBN 2027

Komisi XI DPR meminta Danantara dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro RAPBN 2027. Perannya dinilai penting untuk mendukung target investasi dan pertumbuhan ekonomi. (Sumber: Dok. Danantara Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi XI DPR RI mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan itu muncul seiring semakin besarnya peran Danantara dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai posisi Danantara dalam skema pertumbuhan ekonomi 2027 perlu diperjelas. Menurut dia, kebutuhan investasi nasional yang diperkirakan mendekati Rp9.000 triliun membuat kontribusi Danantara menjadi aspek penting yang harus dibahas sejak awal.

"Diperkirakan 2027 keperluan investasi kita hampir Rp9.000 triliun. Pertanyaan saya, BPI dan Danantara masuk tidak di dalam skema mendorong pertumbuhan ekonomi yang mau mencapai 6 persen itu?” kata Dolfie dalam rapat, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Baca Juga: Menteri Purbaya Sebut Kenaikan BBM Minim Pengaruh ke Inflasi: Pertamax Tak Digunakan Angkutan Barang

Ia mengatakan, peran Danantara belum tergambar secara jelas dalam dokumen KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah. Oleh karena itu, DPR meminta penjelasan lebih rinci mengenai kontribusi lembaga tersebut terhadap target investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menanggapi masukan tersebut, pimpinan Komisi XI DPR RI menilai sudah saatnya Danantara dilibatkan secara langsung dalam forum pembahasan asumsi makro, sebagaimana selama ini dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan OJK.

“Menurut saya suatu saat kita harus memanggil BPI Danantara itu dalam forum asumsi makro seperti ini,” ujar Ketua Komisi XI Misbakhun. 

Ia menilai keterlibatan Danantara penting karena pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Baca Juga: Danantara Bantah Isu Orang Kaya Wajib Beli Patriot Bond dan Merah Putih Bond

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV