Kritik dari berbagai kalangan mengenai tingginya intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir rupanya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan para pengusaha, Presiden menjabarkan alasannya bolak-balik ke luar negeri menemui banyak kepala negara. Lantas, apa alasan Prabowo?
Saat berpidato di pembukaan Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2026 di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo sempat menyinggung soal berbagai kritik mengenai langkah kebijakan luar negeri yang dilakukan selama 19 bulan masa kepemimpinannya. Menurut dia, itu bukan masalah karena kritik memang selalu hadir pada setiap era kepemimpinan.
Sebelumnya, di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, publik menyoroti Jokowi yang jarang ke luar negeri dan menyebutnya tak peduli pada politik luar negeri. Kini, ketika Prabowo aktif berkunjung ke sejumlah negara, warga juga mengkritik ihwal intensitas perjalanannya.
“Sebetulnya enggak ada masalah, gitu, situasi mungkin berubah, sekarang dinamika geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa,” kata Prabowo mengungkapkan alasannya.
Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan, tapi enggak ada masalah, noise selalu ada, yang penting kita yakin garis kita di mana.
Menurut dia, setiap Presiden RI beruntung karena mendapatkan warisan politik luar negeri bebas aktif yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Dengan prinsip tersebut, Indonesia bisa bersahabat dengan semua negara, semua kekuatan, tanpa terlibat dengan aliansi ataupun pakta militer manapun. Prinsip itu pula yang hingga kini tetap dipegang teguh.
“Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang, saya baik sama Presiden Putin (Presiden Rusia Vladimir Putin), tapi saya baik juga sama Presiden Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump). Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan, tapi enggak ada masalah, noise selalu ada, yang penting kita yakin garis kita di mana,” ungkap Prabowo.
Prabowo melanjutkan, sebagai negara nonblok, Indonesia disukai oleh banyak negara karena dikenal sebagai negara yang enggan memiliki musuh. Indonesia pun mendapatkan banyak undangan dari pemimpin dunia untuk berkunjung ke negara mereka masing-masing. Di tengah banyaknya undangan itu, ia mempertanyakan bagaimana ia bisa menolak, apalagi jika permintaan datang dari negara super power.
“Katakanlah Presiden Trump mengundang saya ke AS, berani saya enggak datang? Kalau Presiden AS mengundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia tidak hadir, ah, coba saja,” tutur Prabowo.
Presiden kembali menekankan, ia mendapatkan undangan untuk berkunjung ke sejumlah negara. Selain AS, ia juga diundang berkunjung antara lain ke Rusia, China, dan India. Ketika ia memilih untuk mendatangi salah satu negara, tidak mungkin bagi dirinya untuk tidak memenuhi undangan dari negara lainnya.
Selain karena pertimbangan politik bebas aktif, kata Prabowo, ada pula pertimbangan lain. Contohnya, ketika memutuskan untuk datang ke India, negara itu dipandang potensial menjadi pasar dunia karena memiliki populasi 1,4 miliar penduduk. India juga memiliki kekuatan besar pada bidang teknologi.
Menurut Presiden, pergaulan internasional Indonesia juga kian luas karena bergabung di banyak organisasi internasional. Selain menjadi negara terbesar di ASEAN, Indonesia juga anggota APEC, OIC, BRICS, dan G20.
Demi kepentingan masyarakat, kata Prabowo, ia harus memelihara hubungan baik dengan pemerintah semua negara yang terlibat di organisasi-organisasi itu dengan cara berkunjung langsung, terlebih jika diundang.
Tak berhenti di situ, undangan untuk berkunjung luar negeri juga masih berdatangan dalam beberapa waktu terakhir. Sepanjang Senin-Selasa (8-9/6/2026), Presiden menerima surat kepercayaan dari 17 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden mengungkapkan, hampir semua duta besar tersebut menyampaikan undangan, baik dari presiden maupun perdana menteri mereka masing-masing. “Bayangkan, 18 negara itu. Terbangnya (saja) sudah kliyengan aku,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, ini merupakan risiko bagi sebuah negara yang memiliki banyak sahabat. Sejak awal menjabat, ia pun sudah menekankan akan menerapkan politik tetangga baik. Oleh karena itu, Indonesia akan berupaya menjadi tetangga yang baik kepada semua negara.
Tingginya intensitas Presiden Prabowo ke luar negeri menjadi sorotan banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Sorotan memuncak saat Presiden berkunjung ke Perancis pada akhir Mei lalu. Kunjungan itu merupakan keempat kalinya selama Prabowo menjabat sejak Oktober 2024.
Sorotan terhadap Prabowo tak usai sejak ia tiba di Perancis hingga kembali ke Tanah Air. Selain soal frekuensi kunjungan, publik juga menyoroti soal agenda yang tidak transparan. Keberangkatan Prabowo tidak diumumkan. Begitu juga kepulangannya.
Rencana kepulangan Prabowo dari Paris juga menjadi kontroversi lantaran sempat beredar kabar bahwa ia akan melanjutkan perjalanan ke Italia, Austria, dan Hongaria. Penelusuran warganet terhadap jadwal penerbangan pesawat kepresidenan di situs flightradar24 pun menunjukkan, pesawat kepresidenan semula dijadwalkan menuju Roma, Italia, dari Paris. Akan tetapi, tujuan itu diubah menjadi dari Paris ke Jakarta.
Tak hanya warganet, kunjungan Prabowo ke Paris itu juga dikritisi oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Melalui akun media sosialnya, Dino mengunggah video yang secara garis besar membahas tingginya intensitas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo. Ia menyarankan Prabowo agar mengurangi intensitas itu, serta mengoptimalkan peran Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjalankan berbagai misi diplomatik.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai, dalih Presiden Prabowo mengenai pentingnya diplomasi aktif tidak serta-merta menjadi pembenaran atas frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi. Tanpa adanya nilai tambah, diplomasi kepala negara berisiko kehilangan signifikansinya dan hanya dianggap sebagai manuver tanpa orientasi hasil.
"Menurut saya, tidak rasional jika frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi tidak bisa dikapitalisasi menjadi keuntungan nyata bagi negara," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Rabu.
Hikmahanto mempertanyakan urgensi di balik padatnya jadwal lawatan Presiden. Pasalnya, publik sering kali hanya disuguhi klaim komitmen investasi bernilai triliunan rupiah. Masalahnya, komitmen tersebut kerap berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman tanpa peta jalan eksekusi yang jelas, yang pada akhirnya justru berisiko membebani kas negara.
Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, pemerintah perlu lebih selektif dengan memprioritaskan kunjungan yang membawa kontribusi strategis. Presiden harus memosisikan Indonesia sebagai mediator perdamaian yang solutif. Standar selektivitas yang berorientasi pada hasil nyata ini diharapkan mampu memberi manfaat konkret bagi kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
"Kunjungan yang penting adalah yang membawa kontribusi terhadap isu geopolitik saat ini. Misalnya, inisiatif membangun aliansi negara-negara penjamin agar Iran percaya bahwa AS sepakat untuk tidak menyerang mereka," kata Hikmahanto.
