HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pengembangan Smart City di kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai upaya strategis mengatasi kemacetan lalu lintas sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan konektivitas antarwilayah. Langkah ini menjadi respons atas tingginya mobilitas masyarakat dan kebutuhan layanan yang efisien di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia Timur tersebut.
Kawasan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar, merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan kepadatan penduduk tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar, kepadatan penduduk mencapai 8.388 jiwa per kilometer persegi pada 2023, tertinggi di Sulawesi Selatan. Dominasi sektor jasa yang menyerap 78,7 persen tenaga kerja di Makassar menambah urgensi kebutuhan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, menegaskan bahwa kemacetan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Kemacetan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kota metropolitan saat ini. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menghadirkan solusi melalui konsep smart mobility, salah satunya lewat layanan Trans Andalan Sulsel yang dapat diakses melalui aplikasi digital,” jelas Sultan Rakib.
Lebih lanjut, Sultan Rakib mengatakan digitalisasi layanan transportasi menjadi langkah penting untuk memberikan masyarakat akses informasi perjalanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Pemprov Sulsel juga terus memperkuat infrastruktur dengan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di kawasan Mamminasata guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah. Pendampingan Smart City yang digelar pada 10 Juni 2026 di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulsel menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem digital dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah bersama untuk mendorong transformasi digital di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Sultan Rakib.
Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Pertumbuhan urbanisasi dan digitalisasi merupakan dua hal yang tidak bisa dihindari. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan solusi berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” beber Aris Kurniawan.
Aris Kurniawan menjelaskan bahwa tingginya keterhubungan antarwilayah di kawasan Mamminasata, seperti mobilitas penduduk dari Kabupaten Gowa ke Kota Makassar dan aktivitas di Kabupaten Maros serta Takalar, menuntut layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas.
“Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik semakin tinggi. Mereka menginginkan layanan yang cepat, mudah, bahkan gratis. Karena itu, digitalisasi menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa kita abaikan,” katanya.
Selain persoalan mobilitas, kawasan metropolitan juga menghadapi tantangan lain seperti pengelolaan sampah, banjir, penurunan kualitas udara, dan peningkatan jumlah kendaraan akibat kemudahan pembiayaan kendaraan bermotor. Pengembangan Smart City diharapkan mampu mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di era digital.
Melalui pendampingan Smart City ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun rekomendasi strategis berbasis solusi guna menjawab berbagai tantangan perkotaan sekaligus memastikan transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (*/)
