BANDUNG, KOMPAS — Harga bahan bakar minyak nonsubsidi Pertamax melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026). Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah penghematan anggaran operasional di seluruh instansi.
Kenaikan harga itu memicu kekhawatiran warga terhadap naiknya biaya hidup. Mereka mendesak pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan.
Menurut dia, kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang memengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi, termasuk fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Nilai tukar rupiah diketahui terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Mengutip data Bloomberg hingga Rabu (10/6/2026) pukul 18.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 17.994 per dolar AS.
"Dengan naiknya harga BBM, artinya biaya pengadaan energi ikut meningkat. Di sisi lain, nilai tukar dolar juga sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama," ujar Farhan.
Ia menilai, di tengah situasi tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional.
Karena itu, Farhan mengajak seluruh masyarakat, termasuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat.
"Mungkin para pegawai Pemkot Bandung didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor," tuturnya.
Kenaikan harga Pertamax memicu keterkejutan di kalangan masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Mereka menilai kenaikan harga tersebut terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pony (44), salah seorang pengendara sepeda motor yang biasa menggunakan Pertamax, mengaku baru mengetahui kenaikan harga tersebut saat mengisi BBM di SPBU pada Rabu pagi.
Biasanya, Pony mengeluarkan sekitar Rp 40.000 untuk membeli tiga liter Pertamax. Kini, dengan jumlah uang yang sama, ia bahkan tidak mendapatkan 2,5 liter.
"Kondisi ini sangat memukul saya yang hanya bekerja sebagai juru masak di sebuah penginapan. Penghasilan bulanan saya juga tidak sampai Rp 3 juta," tutur ibu empat anak tersebut.
Menurut Pony, pemerintah sebaiknya menunda program-program yang dinilai menyerap anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Adapun anggaran MBG pada tahun ini mencapai Rp 268 triliun.
"Lebih baik pemerintah fokus menyiapkan anggaran untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Itu yang kami butuhkan saat ini," tegasnya.
