Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura memberikan klarifikasi tegas terkait narasi viral yang menyebut partai tersebut memiliki yayasan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hanura menyatakan informasi tersebut adalah hoaks yang bertujuan merusak citra partai.
Wakil Ketua Umum Hanura, Akhmad Muqowam, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Hasilnya, informasi yang beredar di media sosial ternyata berbeda dengan isi penelitian resmi ICW.
"DPP Partai Hanura memandang perlu menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, dalam menjaga integritas serta nama baik partai," ujar Muqowam di Jakarta, Rabu (10/6).
Senada dengan itu, Waketum Bidang Hukum Hanura, Adil Supatra Akbar, meluruskan bahwa jika terdapat kader yang terdaftar dalam yayasan mitra MBG, hal itu bersifat personal. Contohnya adalah keterlibatan seorang anggota DPRD Ogan Ilir dalam sebuah yayasan.
"Keterlibatan yang bersangkutan dalam pengelolaan MBG merupakan tindakan dan kapasitas pribadi. Itu tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai, dan tidak serta-merta menjadikan yayasan tersebut sebagai yayasan milik Partai Hanura," tegas Adil.
Meski mendukung program MBG, Hanura memastikan tidak akan tinggal diam terhadap kader yang bertindak di luar garis partai.
Dewan Kehormatan Partai dijadwalkan akan segera memanggil kader terkait untuk dimintai keterangan.
"Dewan Kehormatan Partai akan meminta penjelasan dan keterangan secara. Partai akan memberi sanksi tegas kepada semua kader, termasuk anggota DPRD Partai Hanura, yang bertindak di luar tanggung jawab tugas partai dan tugas negara," lanjut Muqowam.
Hanura menyimpulkan bahwa tuduhan keterlibatan partai dalam pengelolaan dapur gizi tersebut sengaja disebarkan sebagai bentuk disinformasi.
"Itu tidak benar dan menyesatkan. Setelah mempelajari hasil penelitian ICW secara menyeluruh, kami menyimpulkan, informasi yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial adalah hoaks dan bentuk disinformasi publik, yang diduga memiliki tujuan untuk mendiskreditkan dan merusak nama baik Partai Hanura," ujar Muqowam.
Saat ini, Hanura masih melakukan penelusuran lebih lanjut dan belum memutuskan untuk menempuh jalur hukum. (dpi)
