Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun untuk Bapanas pada 2027. Usulan itu diajukan karena pagu indikatif yang diterima dinilai belum mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor pangan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (10/6/2026), Amran menjelaskan Bapanas hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
Menurut Amran, anggaran tersebut sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan operasional dan dukungan manajemen, sehingga ruang untuk menjalankan program strategis menjadi sangat terbatas.
"Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mencapai target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah," ujar Amran.
Ia menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp4,13 triliun sebelumnya telah disepakati dalam rapat dengar pendapat pada Mei 2026 untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Namun kebutuhan anggaran tidak berhenti di situ. Amran juga mengusulkan tambahan dana sebesar Rp13,6 triliun untuk mendukung penyaluran cadangan pangan pemerintah.
Dana tersebut akan digunakan untuk program bantuan pangan beras bagi sekitar 18,37 juta penerima manfaat yang berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 3 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan pengentasan stunting berupa daging ayam dan telur ayam yang ditujukan kepada sekitar 1,45 juta keluarga berisiko stunting.
Amran menilai program bantuan pangan dan penanganan stunting membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar agar target pembangunan sumber daya manusia dapat tercapai.
Baca Juga: Kolaborasi Bersejarah, Kementan dan BRIN Sepakat Perkuat Riset Pertanian Demi Ketahanan Pangan
Ia menegaskan Bapanas memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, terutama di tengah tantangan ekonomi dan gejolak harga komoditas global.
Karena itu, menurut Amran, tambahan anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai program perlindungan masyarakat tetap berjalan optimal sepanjang 2027.
Usulan tersebut kini menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPR sebelum masuk ke tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
