Pantau - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menilai raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan daerah semakin baik setelah pemerintah daerah kembali menerima penilaian tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung.
Apresiasi atas Raihan Opini WTPSastra menyampaikan penilaian itu setelah Pemerintah Kabupaten Bogor menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
Menurut Sastra, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama dua tahun berturut-turut pada masa kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini sangat membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Raihan opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ini baru 'good government',” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali memperoleh penilaian tertinggi dari BPK.
Hasil Kerja Bersama dan Harapan ke DepanSastra menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor yang menjalankan fungsi pengawasan serta penganggaran secara berkelanjutan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” katanya.
Ia berharap raihan opini WTP dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Sastra menegaskan predikat WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 setelah kembali meraih predikat yang sama pada laporan keuangan tahun 2024.
Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri tren opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Kabupaten Bogor selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2021 hingga 2023.
