jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti menyebut 2027 harus menjadi momentum bagi Indonesia mengubah orientasi pembangunan nasional sebagai negara produktif.
"Apakah seluruh sumber daya fiskal yang kita miliki sudah benar-benar melahirkan produktivitas, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan daya saing nasional,” kata Azis, Rabu (10/6).
BACA JUGA: Azis Subekti: Kita Sibuk Membangun tetapi Lemah Dalam Menyatukan Koordinasi
Azis menyebut Indonesia selama ini telah berhasil membangun fondasi sebagai negara fiskal.
Negara mampu menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya, serta memperluas layanan publik.
BACA JUGA: Azis Gerindra: Ekonomi Indonesia Tumbuh dalam Angka, Belum dalam Rasa
Namun, legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu mengingatkan bahwa negara fiskal belum otomatis menjadi bangsa produktif.
"Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang,” kata dia.
BACA JUGA: Azis Gerindra Sebut Pendidikan di Era Prabowo Jadi Poros Utama Pembangunan Nasional
Azis menyoroti sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi produktivitas nasional. Semisall, budaya pembangunan berorientasi pada aktivitas administratif.
Azis mengatakan ukuran keberhasilan birokrasi selama ini kerap berhenti pada serapan anggaran, jumlah program, proyek yang selesai, atau laporan administratif.
Menurutnya, masyarakat tidak hidup dari laporan kegiatan, melainkan dari manfaat nyata pembangunan.
“Jalan baru bernilai kalau menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan bermakna kalau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja,” ujar Azis.
Hambatan mewujudkan produktivitas nasional lain, kata dia, desentralisasi belum melahirkan kemandirian ekonomi daerah.
Azis menyebut transfer ke daerah sudah berlangsung lebih dari dua dekade, tetapi banyak wilayah yang bergantung pusat.
“Tujuan akhir pemerintahan daerah bukan laporan yang sempurna. Tujuan akhirnya adalah ekonomi daerah yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan basis penerimaan daerah yang semakin kuat,” ungkap dia.
Azis menilai kepala daerah ke depan harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, yakni model ekonomi yang sedang dibangun untuk masa depan kawasan.
Dia menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB dalam mengubah arah birokrasi nasional.
Menurutnya, hal yang diukur oleh kedua kementerian tersebut akan sangat menentukan perilaku birokrasi di pusat maupun daerah.
“Jika yang diukur hanya kelengkapan laporan, birokrasi akan menjadi ahli laporan, tetapi jika yang diukur adalah produktivitas daerah, penciptaan lapangan kerja, investasi, kualitas layanan publik, dan kemandirian fiskal, energi birokrasi akan bergerak ke arah yang lebih produktif,” katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daftar 26 Pemain Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
