Jakarta: Sistem ketenagalistrikan yang stabil dan merata hingga pelosok negeri dinilai sangar dibutuhkan. Sebab, hal itu dinilai salah satu penopang stabilitas ekonomi dan keamanan yang mampu memperkokoh ketahanan nasional.
"Indonesia menghadapi kendala geografis serius berupa ketidaksesuaian spasial antara pusat beban dan sumber energi terbarukan yang melimpah. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah nyata untuk mewujudkan keandalan pasokan listrik yang merata di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) saat membuka diskusi daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 10 Juni 2026.
Diskusi tersebut menghadirkan Yunan Nasikhin, ST, MT (Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI), Jarot Setyawan (Executive Vice President /EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN) dan Eko Sulistyo (Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics). Sementara itu, Verena Puspawardani (Engagement Lead Low Carbon Development Initiative/LCDI) sebagai penanggap.
Rerie berpendapat bahwa pasokan listrik yang stabil dan meluas merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan listrik juga penting bagi aktivitas pembelajaran jarak jauh, pola hidup mobile, serta mekanisme kerja lain yang semakin meningkat pasca-pandemi covid.
Anggota Komisi X DPR RI menilai, transisi menuju ekosistem energi listrik modern pada 2045 menuntut kerja sama semua pihak terkait, untuk membangun sistem yang benar-benar siap menjawab tantangan di masa depan.
Baca Juga :
Rencana Ekspor Listrik ke Singapura Belum Jalan, Begini Penjelasan Menko AirlanggaSementara itu, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Yunan Nasikhin, mengungkapkan bahwa tata kelola penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga konsumen sudah diatur dalam sejumlah regulasi.
Menurut Yunan, pemerintah sedang berupaya melakukan penambahan daya listrik secara nasional dan pengerjaan infrastruktur pendukungnya di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat ini, sedang ada pembangunan infrastruktur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di wilayah Sumatra dalam rangka penambahan kapasitas pembangkit di wilayah tersebut.
Yunan mengungkapkan, proses pembangunan infrastruktur ini sekaligus menjadi titik lemah dalam proses transmisi dan distribusi listrik ke konsumen di wilayah Sumatra. Menurut Yunan, cadangan operasional kelistrikan nasional saat ini terbatas. Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu, menjadi bahan evaluasi dengan mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan yang lebih baik.
Ilustrasi listrik. Foto: MI
Executive Vice President (EVP) Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN, Jarot Setyawan, mengungkapkan bahwa konflik global berdampak pada operasional PLN. Sebab, sejumlah pembangkit di beberapa wilayah masih memakai energi primer.
Menurut Jarot, penggunaan energi fosil perlu dikaji lebih dalam. Sehingga dapat menekan dampak dari gejolak global.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 dibuat lebih detail dengan mempertimbangkan geospasial dan perbedaan demand antarwilayah.
Selain itu, pengembangan pembangkit listrik diarahkan menggunakan energi terbarukan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah pembangkit itu dibangun. Diakui Jarot, berbagai upaya perbaikan dilakukan karena demand pengguna listrik semakin beragam dengan hadirnya kendaraan listrik dan pola hidup digital dan mobile yang meningkat di keseharian.
Sementara itu, Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics Eko Sulistyo mengungkapkan bahwa sektor energi nasional menghadapi risiko yang cukup berat seperti yang dihadapi PLN dan Pertamina. Ketahanan listrik tidak hanya bergantung pada ketersediaan energi, tetapi juga kesehatan ekonomi dan politik sebuah negara.
Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu, menurut Eko, bukan semata gangguan ketersediaan listrik, tetapi juga terkait daya saing dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, dampak blackout di Sumatra itu mencakup 10 provinsi dengan lebih dari 3 juta jiwa penduduk.
Kondisi tersebut harus menjadi pelajaran penting untuk segera dimitigasi dengan langkah tepat. Sehingga, kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Engagement Lead Low Carbon Development Initiative Verena Puspawardani mengungkapkan bahwa sistem ketenagalistrikan harus memenuhi aspek reliability dan efektivitas. Menurut Verena, sistem ketenagalistrikan nasional harus lebih tangguh seperti yang telah direncanakan.
Menurut Verena, kebijakan ke depan harus memiliki standar operasional minimum yang mampu mengantisipasi dengan baik bila ada gangguan.
Selain itu, keandalan transmisi kelistrikan harus mendapat perhatian lebih dari publik. Oleh karena, bila ada kabel yang terganggu atau putus, energi listrik tidak akan sampai ke masyarakat.
Pengembangan pembangkit listrik yang lebih hijau, menurut dia, harus mendapat dukungan semua pihak untuk menjawab tantangan ketersediaan energi di masa datang.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa keandalan pasokan dan konsumsi per kapita menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa. Saur berpendapat apabila negara itu masih mengalami hidup-mati listrik, apalagi blackout, negara itu masih dalam katagori bukan negara yang membanggakan, malah mungkin memalukan.
"Saya pikir, kita perlu barometer terkait hal-hal yang memalukan. Ke mana kita mesti bercermin, barangkali ke Vietnam yang berhasil menyinergikan energi surya dan angin," ujarnya. Padahal, Indonesia memiliki daratan yang lebih luas dari Vietnam.
Skor PISA dan pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih tinggi daripada Indonesia, dan sekarang Indonesia kebanjiran mobil listrik dari Vietnam.
"Jadi, dari segi listrik pun mestinya kita malu kepada Vietnam," pungkasnya.
