Kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai tak berdampak signifikan terhadap inflasi menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Rabu (10/6). Persiapan penyaluran bantuan sosial sebesar Rp 5,4 juta per orang oleh pemerintah yang berbasis AI juga jadi berita populer.
Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Purbaya Sebut Harga BBM Pertamax Naik Tak Berdampak Banyak Terhadap InflasiMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap laju inflasi. Kenaikan harga ini berlaku mulai 10 Juni 2026, dengan Pertamax naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, dan Pertamax Green dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter. Menurut Purbaya, pengaruhnya relatif terbatas karena BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan sektor transportasi umum maupun angkutan barang.
Purbaya mengatakan, dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi diperkirakan minim karena penggunaannya lebih banyak untuk kendaraan pribadi. Sektor transportasi yang berkontribusi besar terhadap pembentukan harga barang dan jasa tidak bergantung pada jenis BBM ini.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (Rp 10.000 per liter) dan Biosolar (Rp 6.800 per liter) tetap dipertahankan, sebuah kebijakan yang diharapkan membantu menahan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga tekanan inflasi tetap terkendali.
Luhut Sebut Prabowo Siapkan Bansos Rp 5,4 Juta/Orang, Penyaluran Berbasis AIKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan kecerdasan buatan (AI). Luhut menyebutkan besaran bantuan yang akan diterima per orang adalah sebesar Rp 5,4 juta, dan program ini akan memanfaatkan Government Technology (GovTech) yang sedang dirancang pemerintah. Digital Single ID ditargetkan akan tersedia akhir tahun ini, memungkinkan semua bansos atau Direct Cash Transfer menjadi lebih tepat sasaran.
Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi untuk menyalurkan bantuan sosial ini akan memungkinkan pemerintah menghemat anggaran secara signifikan. Selain itu, sistem ini akan mengubah skema subsidi yang tidak lagi dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada penerima.
Sistem bansos berbasis AI ini diharapkan bisa berjalan mulai awal tahun depan, termasuk penerapannya dalam penyaluran kredit usaha untuk UMKM, menandai langkah besar dalam digitalisasi pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang.
