Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tantang warga buktikan dugaan jual beli kursi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat. Dedi bahkan meminta warga melaporkan pelaku apabila menepukan praktik tersebut.
Seperti diketahui, baru-baru ini muncul isu kecurangan dan carut-marut pada pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Jawa Barat 2026. Isu itu bermula dari masalah teknis masif pada sistem aplikasi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
Banyak yang mengeluhkan masalah nilai atau skor yang berubah, data hilang, akun belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data tidak terbaca dll. Kekacauan sistem itu lah yang membuat isu liar mengenai "titip-menitip" dan praktik jual beli kursi beredar di kalangan orang tua yang panik.
Terkait hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi ikut buka suara. Tak hanya itu, Dedi Mulyadi tantang warga buktikan jual beli kursi SPMB Jabar 2026.
Dedi mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bertindak hanya berdasarkan isu yang tidak disertai bukti. Oleh karena itu, ia meminta pada warga jika mengetahui praktik jual beli kursi tersebut untuk segera melaporkan oknum pelaku.
"Di mana? Sebutin. Jangan isu, sok sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum," katanya di Kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026) dilansir Kompas.com.
Dedi menyebut setiap dugaan kecurangan dalam SPMB 2026 harus dilaporkan melalui jalur yang jelas. Ia pun meminta agar pihak yang mengetahui praktik itu untuk mengumpulkan bukti yang jelas agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan internal.
Menurut pria yang akrab disapa KDM tersebut, masyarakat perlu menyebutkan secara jelas pihak yang diduga terlibat jika benar menemukan praktik itu. Dedi tidak ingin isu jual beli kursi hanya berkembang sebagai kabar liar tanpa pihak yang berani menyampaikan bukti.
Dedi Mulyadi Sebut Anak Pejabat Banyak yang Tidak Lulus
Di kesempatan itu, Dedi juga membantah adanya perlakuan khusus bagi kalangan tertentu dalam proses seleksi. Ia menyebut anak pejabat pun tidak otomatis mendapat tempat di sekolah negeri.
"Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus," tegas Dedi.
Terakhir, Dedi meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya SPMB Jabar 2026. Mantan Bupati Purwakarta itu menilai pengawasan publik penting agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif dan transparan.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan SPMB 2026 berlangsung adil, terbuka, dan tidak merugikan calon siswa.
Orang Tua Murid Kembali Datangi Disdik Jabar
Baru-baru ini sejumlah orang tua murid kembali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Rabu (10/6/2026). Melansir TribunJabar.ID, Mereka mengeluhkan masalah yang sama, yakni nilai atau skor yang berubah, data hilang, akun belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung, namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.
Orang tua calon murid baru asal Kota Bandung, Hendri, mengaku kembali mendatangi Disdik Jabar untuk memanfaatkan fasilitas reset akun, yang baru dibuka setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau langsung Kantor Disdik Jabar pada Selasa 9 Juni 2026.
"Langkah saya sekarang mau mereset akun. Sekarang sudah ada fasilitas reset akun. Harapannya nilai anak saya bisa kembali normal lagi," ujar Hendri.
"Sebelumnya nggak bisa reset akun. Sekarang bisa," katanya.
"Kalau reset akun bisa mengubah jalur juga. Misalnya dari non-akademik ke akademik. Tapi saya tetap di jalur non-akademik, mungkin nanti ada perubahan pilihan sekolah," ucapnya. (*)
Artikel Asli
