Swasembada pangan bukan hanya soal terjaganya pasokan. Capaian besar itu akan berkelanjutan jika akses modal petani juga terjamin di tengah berbagai upaya penanganan dampak iklim, biaya input, hingga ekonomi global yang sedang bergejolak.
Di balik cita-cita besar pembangunan suatu negara, pangan sebagai kebutuhan paling mendasar manusia tetap menjadi bagian penting yang tak terpisahkan. Karena itu, menjadi tepat sasaran ketika pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional dengan swasembada pangan sebagai salah satu langkah awalnya. Apalagi, dunia tengah bergejolak yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan setiap negara.
Melalui berbagai formula yang dirancang, status swasembada berhasil diraih kembali Indonesia pada 2025, setelah 42 tahun absen. Capaian ini tecermin dari produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton, naik 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, beras nasional tercatat surplus sebanyak 3,52 juta ton.
Penyederhanaan prosedur penyaluran pupuk hingga peningkatan anggaran negara di sektor pangan menjadi motor penggeraknya, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan harga gabah kering panen. Harga jual di tingkat petani dipatok maksimal Rp 12.500-13.500 per kilogram (kg) di seluruh wilayah. Meskipun, ada beberapa faktor lain yang sempat memicu kenaikan harga beras tahun 2025.
Perlu dipahami bahwa ketahanan dan keberlanjutan pangan sejatinya tak cukup hanya dengan terjaganya pasokan saja. Di tengah berbagai gejolak, dalam dan luar negeri, kesuksesan di bidang pangan hanya akan terjamin jika berbagai faktor pendorongnya diupayakan secara maksimal.
Di antara berbagai program menuju ketahanan pangan, tampaknya ada satu bagian penting yang masih belum mendapatkan perhatian penuh, yakni urusan permodalan. Hal tersebut masih menjadi persoalan laten bagi pertanian Indonesia hingga saat ini. Tahun 2017, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri merilis laporan, yang menunjukkan, keterbatasan pembiayaan membuat produktivitas petani rendah.
Beberapa tahun berselang, masalah serupa masih menjadi kendala bagi banyak petani di Tanah Air. Merujuk Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 lebih dari sepertiga petani masih mengalami keterbatasan modal. Paling banyak dikeluhkan setelah gangguan hama penyakit, faktor alam, dan kesulitan akses terhadap bahan input.
Tak dimungkiri, faktor alam dan hama penyakit masih menjadi persoalan pertanian di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat solusi optimal. Kondisi ini terjadi seiring dengan semakin terdegradasinya kualitas lingkungan.
Berbeda dengan kesulitan akses terhadap bahan input, seperti pupuk, yang saat ini sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Selain penyederhanaan proses penyaluran, sejak 22 Oktober 2025 pemerintah sudah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen. Seperti pupuk urea yang harganya turun dari Rp 2.250 per kg menjadi Rp 1.800 per kg.
Namun, persoalan pembiayaan belum sepenuhnya menemukan jawaban. Kementerian Pertanian telah menugaskan para penyuluh pertanian untuk mendorong petani mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal pertanian. Penugasan itu seiring dengan bergesernya pengelolaan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat di bawah komando Kementan.
Kendati demikian, upaya tersebut perlu diperkuat agar dampaknya bisa lebih menyasar pada peningkatan kesejahteran petani kecil. Statistik Sarana Pertanian tahun 2021 hingga Oktober 2025 mencatat, KUR untuk pertanian hanya tersalurkan Rp 78,08 triliun. Angka ini turun 14,4 persen dibandingkan tahun 2024, bahkan lebih dalam dari tahun 2022. Bahkan, jumlah debitor yang menerima kredit juga turun 18,45 persen atau sekitar 330.000 orang.
Selain faktor gejolak ekonomi makro yang berujung pada perlambatan penyaluran kredit, penurunan distribusi modaljuga berkaitan dengan kapasitas petani itu sendiri. Kondisinya saat ini jumlah petani gurem atau petani skala kecil di Indonesia masih mendominasi.
Merujuk studi yang dilakukan Mulyaqin dkk (2016), semakin luas lahan yang digarap oleh petani, maka semakin besar upaya petani untuk memanfaatkan sumber permodalan yang tersedia. Lantaran kepemilikan lahan sebagian besar petani di Indonesia justru semakin kecil, akses modal yang mumpuni pun menjadi tak mudah didapatkan.
Apalagi, petani kecil cenderung tak memiliki agunan yang biasa digunakan sebagai syarat untuk mengakses kredit. Kurangnya riwayat kredit yang memadai juga sering kali menjadi kendala. Pada gilirannya, keterbatasan tersebut membuat akses petani kecil kurang optimal, atau bahkan tak mampu, dalam mengakses teknologi, bibit unggul, dan berbagai penunjang pertanian lainnya.
Fakta ini perlu dipandang sebagai sebuah pengingat akan perlunya diversifikasi skema pembiayaan di bidang pertanian, khususnya untuk petani skala kecil. Perlu ada skema yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi profil petani Indonesia yang unik dan beragam.
Profesor Mat Syukur, ahli pertanian yang aktif di Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), dalam kajian pengukuhan gelarnya tahun 2020 mengungkap pentingnya gabungan antara konsep, karakteristik petani, dan kelembagaan dalam menyusun fitur kredit untuk petani.
Adapun skema permodalan yang ditawarkan adalah melalui lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA). Bermula dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), LKMA menjadi pilihan tepat karena pada umumnya tumbuh dan mengakar kuat di lingkungan sekitar petani, seperti desa maupun kecamatan.
Selain itu, pendekatan kepada calon penerima kredit juga dapat dilakukan melalui kelompok tani yang ada. Namun, agar semuanya dapat berjalan secara optimal, tetap memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah.
Kajian yang dilakukan oleh Widi dkk (2025) dalam kajiannya bertajuk Innovative Agricultural Financing Models to Enhance Farmer’s Access to Sustainable Credit and Investment juga menungkap perlunya inovasi dan pendekatan lokal untuk alternatif pembiayaan. Terdapat tiga alternatif permodalan yang ditawarkan.
Pertama, pembiayaan yang terintegrasi dalam rantai pasok pertanian atau value chain financing (VCF). Konsepnya hampir serupa dengan model kemitraan, akan tetapi melibatkan hampir semua pemangku kepentingan di sepanjang rantai.
Berikutnya adalah blended finance yang mengkombinasikan pendanaan antara publik dan swasta atau filantropi dengan potensi risiko ditanggung bersama. Alternatif ketiga adalah digital lending platform menggunakan histori data sebagai acuan penyaluran kredit. Data yang dimaksud, misalnya, histori produksi, kondisi lahan, dan pola penggunaan ponsel.
Selain sejumlah alternatif tersebut, terdapat juga beragam kajian lainnya yang juga menawarkan opsi permodalan untuk petani kecil. Hampir semuanya menawarkan penguatan eksosistem agar para petani, utamanya skala kecil, tetap dapat mengakses modal secara optimal. Sebab, berbagi studi juga menunjukkan, kekurangan akses modal kerap membuat petani ketergantungan terhadap tengkulak.
Kehadiran tengkulak tak lagi asing di dunia pertanian. Pada satu sisi, tengkulak cukup memiliki peran dalam rantai pasok beras nasional. Sebagaimana pernyataan Angga Dwiartama, Dosen dan Peneliti Sosiologi Pertanian-Pangan Institut Teknologi Bandung dalam opininya di Kompas (24/02/2023). Menurut Angga, tengkulak membantu petani memasarkan produk hasil pertaniannya ke pasar yang lebih luas dan sulit dijangkau, termasuk memberikan bantuan permodalan dengan syarat pembelian hasil panen.
Namun, sering pula mekanisme tersebut membuat petani “kalah” di pasaran. Para tengkulak kerap mematok harga yang lebih rendah dari pasaran dengan iming-iming pasti laku jika petani menjual ke mereka. Tidak hanya itu, kehadiran tengkulak dalam beberapa kasus mengganti posisi bank untuk memberikan modal pinjaman pertanian.
“Saya tidak tahu berapa harga beli yang ditetapkan penggilingan (tengkulak). Sepanjang pertanian saya tidak gagal, saya akan mendapat sisa uang dari panenan”, tutur Thamrin Hulawa (66), petani padi di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, saat ditemui Kompas akhir November 2025.
Pada Juni 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka fakta bahwa margin tengkulak beras di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp 313 triliun dalam setahun. Adapun total margin 27,8 juta petani Indonesia hanya sekitar Rp 84-125 triliun. Angka tersebut dihitung dari rata-rata margin petani Rp 1-1,5 setiap musim tanam dengan maksimal tiga kali tanam dalam setahun.
Melihat alternatif yang ditawarkan oleh Widi dkk (2025) terkait konsep pemodalan VCF, boleh jadi mengadopsi keunggulan tengkulak dalam kecepatan membuka pasar dan menyalurkan pemodalan, tetapi dalam sistem yang lebih adil. Negara sebagai penegak keadilan juga dapat berperan dalam melahirkan kebijakan yang mengatur pola tersebut agar simbiosis mutualisme dapat diterapkan optimal dalam rantai pemodalan. Transparansi juga menjadi bagian yang tak boleh dilepaskan dalam skema tersebut.
Upaya untuk membentuk ekosistem petanian pangan yang optimal dan berdampak positif bagi semua pihak harus terus dicari, khususnya dalam hal pemodalan. Tak terkecuali untuk petani skala kecil yang menjadi penyokong produksi pangan di negeri ini. Semua ini dilakukan demi melengkapi pembenahan sistem distribusi pupuk yang kini sudah berjalan lebih optimal. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar asa swasembada pangan yang dicapai dapat berkelanjutan. (LITBANG KOMPAS)
