JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo meminta pemerintah mengantisipasi migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite.
Pemerintah dinilai perlu mempersiapkan antisipasi usai harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Hadi menyebut pemerintah perlu mengawasi penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas pelanggaran. Terlebih lagi, mahalnya harga Pertamax meningkatkan potensi konsumen beralih ke Pertalite.
“Perlu sekali pengetatan dan pengawasan atas tata kelola BBM subsidi, sehingga harus tegas untuk menindak pelanggaran bagi mobil-mobil yang seharusnya tidak berhak antre di jalur Pertalite,” kata Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Melonjak, Celios: Kelas Menengah Terdampak, Subsidi Pertalite Bisa Jebol
Hadi pun mewajarkan kenaikan harga Pertamax mencapai sekitar 30 persen. Menurutnya, Pertamina beberapa bulan terakhir menanggung beban biaya yang besar akibat kenaikan harga minyak dunia karena perang di Timur Tengah.
Selain itu, Hadi menilai Pertamina juga terdampak kenaikan harga minyak mentah dan kenaikan harga dolar. Karena itu, ia menilai Pertamina tidak memiliki pilihan selain menaikkan harga BBM non-subsidi.
“Untuk BBM Pertamax, selama ini Pertamina sudah menanggung (beban biaya) rata-rata di kisaran Rp4.500 per liter," kata Hadi dikutip Antara.
"Konsumsi Pertamax sekitar 12 juta KL per tahun. Artinya, Pertamina harus menanggung Rp54 triliun per tahun dalam neraca laba rugi Pertamina."
Sebelumnya, Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini berlaku mulai Rabu (10/6).
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pertamax naik
- peralihan konsumen ke pertalite
- kenaikan pertamax
- pertamina
- bbm subsidi
