JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Haji dan Umrah berencana melakukan akreditasi terhadap seluruh biro perjalanan atau travel umrah menyusul mencuatnya kasus Hanania Travel yang diduga merugikan sejumlah calon jemaah.
Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengaku pihaknya telah melakukan mediasi persoalan yang melibatkan travel Hanania dengan sejumlah calon jemaah yang menjadi korban penipuan.
Namun, kata Irfan, upaya mediasi gagal sehingga masuk ke pengaduan polisi.
BACA JUGA:Akhir Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: 4 Prajurit TNI Dipenjara, 2 Anggota Dipecat!
"Terkait Hanania kita sudah mencoba memediasi antara korban, konsumen dan Hanania. Sudah 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Tapi rupanya kesepakatan antara mereka ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya masuklah ke ranah pengaduan ke kepolisian. Sudah 2 bulan kami," kata Irfan, Kamis, 11 Juni 2026.
Untuk mencegah terulangnya kasus penipuan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan pelaksanaannya.
Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memastikan regulasi berjalan dengan baik serta memberikan perlindungan kepada konsumen.
"Tentu pendaftaran, kemudian pengawasan dalam pelaksanaannya. Walaupun di Kementerian Haji dan Umrah ini, umrah kita tidak melaksanakan, tapi kita hanya memastikan bahwa regulasi harus ditegakkan. Yang kedua adalah pelindungan pada konsumen maupun calon-calon konsumen. Itu yang harus kita lakukan," pungkasnya.
BACA JUGA:IHSG Menguat di Penutupan, Analis Ungkap Peranan Stabilisasi BI
Irfan mengatakan pihaknya akan melakukan akreditasi biro perjalanan umrah. Akreditasi tersebut dilakukan setelah adanya kasus gagal berangkat umrah yang dilakukan oleh Hanania Travel.
"Kita akan akreditasi semua travel-travel dan tentu saja kita akan minta kepada calon-calon konsumen berhati-hati dalam menentukan dan memilih travel yang akan digunakan dalam menjalankan baik haji maupun umrah," ungkapnya.
