jpnn.com, JAKARTA - Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi (Jupnas Gizi) menilai berbagai persoalan yang muncul di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi catatan serius bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, mengatakan kasus hukum yang melibatkan sejumlah pimpinan BGN serta kebijakan moratorium yang diberlakukan belakangan ini telah memunculkan pertanyaan publik terkait tata kelola program tersebut.
BACA JUGA: Jupnas Gizi Dukung Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Program Gizi Nasional
Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar sehingga setiap persoalan yang muncul tidak bisa dipandang sebagai masalah administratif semata.
"Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan serius. Publik wajar mempertanyakan bagaimana tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas kepemimpinan yang selama ini mengawal program tersebut," kata Rival.
BACA JUGA: Forum Jupnas Gizi Indonesia Bangun Jaringan MBG TV, Bisa Diakses di 13 Provinsi
Dia menegaskan bahwa keberhasilan maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan MBG akan menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintah karena program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional.
Selain persoalan hukum, Rival juga menyoroti dampak moratorium terhadap yayasan, investor, dan mitra pelaksana yang telah mempersiapkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
BACA JUGA: Usulkan Dapur MBG Berbasis Sekolah, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Solutif, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Menurut dia, banyak pihak telah mengeluarkan investasi untuk pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, serta perekrutan tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
"Ketika terjadi moratorium tanpa kejelasan batas waktu maupun tindak lanjutnya, ketidakpastian tentu dirasakan oleh para mitra yang sudah berkomitmen mendukung program ini," ujarnya.
Rival menilai persoalan tersebut juga menyangkut kepercayaan publik karena di balik setiap SPPG yang tertunda terdapat investasi yang telah dikeluarkan, tenaga kerja yang menunggu kepastian, serta masyarakat yang berharap segera menerima manfaat program.
Dia mengingatkan pemerintah dan BGN agar berhati-hati dalam menentukan nasib SPPG yang masih berada dalam tahap persiapan.
Menurutnya, setiap keputusan harus dilakukan secara transparan dan didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Rival menyoroti pernyataan Kepala BGN yang menekankan fokus pada efisiensi dan perbaikan tata kelola.
Dia menilai langkah tersebut penting, namun tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan penerima manfaat yang telah dijanjikan.
Karena itu, Jupnas Gizi meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai target penerima manfaat, status SPPG yang masih dalam proses persiapan, serta arah kebijakan program pasca-moratorium.
Menurut Rival, transparansi dan kepastian menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para mitra terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
