Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dampak dari praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Dari praktik tersebut, terdapat pembengkakan jumlah SPPG hingga 6.000 titik lebih.
Dengan pembengkakan tersebut, Zulhas berdasarkan laporan dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan total pemborosan yang terjadi hingga Rp 1 triliun per bulan.
“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas usai rapat mengenai MBG di di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Kamis (11/6).
“Laporan Bu Nanik barusan kalau Rp 6.877 penambahan, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun,” lanjutnya.
Selain itu, Zulhas juga menemukan adanya pembengkakan SPPG atau dapur MBG di daerah 3T. Menurutnya, dari awalnya pendataan mencatat 2.000 titik lalu membengkak menjadi 8.617 titik. Adapun 6.138 titik di antara SPPG daerah 3T tersebut sudah memiliki SK dari BGN.
Dengan adanya berbagai temuan tersebut, Zulhas memutuskan untuk melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan program MBG dalam satu bulan ke depan.
“Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Di kesempatan tersebut, Zulhas juga merespons mengenai rencana moratorium pembangunan dapur MBG baru. Menurutnya, saat ini ia akan berfokus pada penataan kembali program MBG terlebih dahulu.
“Jadi saya jelaskan penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Ya kita lagi ngeberesin internal dulu,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung keputusan BGN menghentikan sementara pembangunan dapur MBG atau SPPG baru.
Menurut dia, moratorium tersebut perlu dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola program sekaligus mendorong transformasi penyediaan MBG melalui dapur berbasis sekolah.
Charles menilai langkah BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru merupakan keputusan yang tepat di tengah upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangannya, Selasa (9/6).
